Dia melihat tidak konsep yang jelas dari Pemkab Lima Puluh Kota, untuk menjalankan program itu. Sampai saat ini tidak Forum Group Diskusi (FGD) dengan petani ataupun kelompok-kelompok petani.
Menurut Sago, yang terlibat dalam membuka lahan tani baru itu tidak hanya Dinas Pertanian (Distan), tapi juga ada dinas lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Harus ada support lain dari dinas terkait, karena kalau hanya Distan saja pasti mentok. Yang harus dilakukan adalah mengajak akademisi dan petani untuk diskusi. Jadi tidak hanya dipendam oleh bupati dan kepala dinas. Dikonsep bersama dan terbuka,” ujar Sago.
Menurutnya, Pemkab Lima Puluh Kota harus menunjukkan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan program unggulan tersebut, di antaranya dengan membuat konsep yang jelas, serta ditata dengan benar.
“Kalau tidak terkonsep, tidak tertata dan tidak termanajemeni dengan benar tentu hal program itu hanya akan jadi nol besar,” kata Sago. (*)
