PADANG, HARIANHALUAN.ID—Pemerintah Provinsi mencatat realisasi APBD Sumbar per 30 Desember 2024 sebesar Rp6,1 triliun atau sekitar 87,31 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,01 triliun.
Anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024, HM Nurnas. Nurnas mengatakan, tidak maksimalnya penyerapan APBD Sumbar hingga akhir Desember 2024 ini menjadi bukti tidak efisiennya kinerja Pemprov dalam menggunakan anggaran.
Ia menilai, kelemahan dalam pengelolaan anggaran merupakan cerminan buruknya tata kelola pemerintah. “Realisasi Pemprov hanya 87,31 persen. Ini menjadi rekor terburuk dalam sejarah APBD Sumbar. Padahal, gubernur sebelumnya menargetkan minimal serapan 90 persen,” ujar Nurnas, Senin (30/12).
Lebih jauh, Nurnas menyampaikan, dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar, hanya 26 OPD yang berhasil mencapai serapan di atas 90 persen.
“Pada periode gubernur sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno selalu menekankan penggunaan anggaran yang optimal. Kini, setengah OPD justru gagal memenuhi target tersebut,” ujarnya.
Meskipun demikian, Nurnas memberikan apresiasi terhadap realisasi pendapatan daerah. Dari target Rp6,85 triliun, Pemprov berhasil mencapai realisasi Rp6,28 triliun atau sekitar 91,61 persen.
Ia menilai, salah satu penyebab utama rendahnya serapan anggaran adalah banyaknya proyek yang belum terlaksana. Berdasarkan data e-purchasing, dari 1.459 paket dengan total anggaran Rp989 miliar, sebanyak 207 paket belum diproses. Selain itu, terdapat 2.324 paket non-tendering dengan nilai Rp308 miliar, namun hanya 462 paket yang rampung dikerjakan.
“Ini menunjukkan kelemahan besar di tingkat OPD. Banyak kegiatan yang belum terlaksana. Padahal ini menyangkut Silpa yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Nurnas.
Kritik keras juga diarahkan kepada Gubernur Mahyeldi, karena pada masa jabatannya serapan APBD rendah. “Di penghujung kepemimpinan Gubernur Mahyeldi, kita melihat kinerja keuangan yang buruk. Jika serapan APBD rendah, dampaknya langsung terasa pada perekonomian masyarakat,” ujar Nurnas.
Nurnas berharap agar permasalahan serapan anggaran ini segera dievaluasi secara menyeluruh. “Jika ini dibiarkan, Sumbar akan terus babak belur. APBD yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi justru menjadi beban. Pemprov harus melakukan evaluasi besar-besaran agar masalah ini tidak terulang,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosaail menyebut, lambatnya realisasi APBD Sumbar merupakan dampak dari tidak terpenuhinya target pendapatan. Akibatnya, anggaran yang dialokasikan dari awal tidak tersedia untuk pembayaran kegiatan OPD.
“Jadi, kalau uang yang tersedia tidak dapat direalisasikan memang susah, karena ini rencana anggaran. Bagaimanapun, realisasi anggaran juga dipengaruhi oleh pendapatan,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, maka dari Pemprov Sumbar tidak akan melanjutkan semua kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan yang dibayarkan hanya sesuai dengan keuangan yang tersedia.
“Jika ada kegiatan tapi tidak ada uang, maka tidak dilanjutkan. Kami hentikan,” ucapnya. (*)
