“Selama ini (terkait pemberdayaan lansia) negara belum hadir. Jika tidak diberdayakan akan menjadi masalah baru. Untuk itu, kami menghadirkan seolah lansia, di mana 2.882 siswa/i S1 hingga S3 sekolah lansia telah kami wisuda beberapa waktu lalu,” tuturnya.
Program utama sekolah informal itu adalah ‘healing’ untuk menciptakan lansia yang bahagia, mandiri dan produktif.
Sementara menjawab pertanyaan adanya 71 ribu perempuan berkeinginan “childfree”, menteri Wihaji hanya berujar bahwa fenomena itu tidak perlu terlalu diresahkan. “Saya meyakini kultur Indonesia beda. Itu hanya sebuah keinginan saja,” ujarnya.
Pada bagian lain penjelasannya, menteri Wihaji juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menghitung seberapa efektif dan efisien Kemendukbangga/BKKBN membantu negara dalam hitungan kapital.
“Program kita sangat membantu negara dalam membangun program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berapa (nilainya) ketika ini terkendali, itu yang sedang kami hitung,” ujarnya.
Ia juga melihat penanganan kependudukan dan pembangunan keluarga sangat berkaitan dengan investasi manusia.
“Ini kekuatan luar biasa. Dari sinilah (kependudukan dan pembangunan keluarga) negara akan ditata. Walau menata negara lumayan rumit, tapi bisa ditata, dan sudah bisa diketahui dari sekarang proyeksi kependudukan ke depan. Jadi, pembangunan itu semestinya harus berwawasan kependudukan,” tuturnya.
Disamping itu, Wihaji menilai pemerintah harus mengatur penggunaan media sosial untuk meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan.
“Memang masih perlu dilakukan riset positif negatifnya. Namun, asumsi-asumsi yang ada, diduga lumayan negatifnya karena berpengaruh terhadap algoritma,” ujar Wihaji.
Dalam diskusi yang dihadiri Wakil Mendukbangga/Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagoes Oka, menteri Wihaji menilai pengaturan atas penggunaan media sosial perlu segera dilakukan mengingat sejumlah negara sudah membatasi penggunaannya.
“Australia contohnya, juga ada beberapa negara lain, sudah ada larangan penggunaan media sosial di bawah usia 16 tahun,” ujar menteri Wihaji.
Mengutip data yang ada, Menteri mengatakan dewasa ini sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi dari media sosial. Bahkan 76 persen aktif bermedsos. “Bukan guru, dosen, orang tua, tapi remaja kita lebih terpengaruh media sosial. Bahkan menjadi teman ngobrol (berbicara),” jelas Wihaji.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Kemendukbangga/BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. (*)
