PADANG, HARIANHALUAN.ID– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai secara serentak pada hari ini, Senin (6/1) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Namun di Sumatera Barat program ini terpaksa ditunda sejumlah persiapan yang masih belum rampung.
Ketua Forum Peduli Gizi (FPG) Sumbar, Muhammad Bayu Tullah Vesky mengungkapkan mengatakan, program MBG memang dijadwalkan akan diluncurkan serentak secara nasional pada 6 Januari 2025.
Namun khusus untuk enam kabupaten/kota yang di handle oleh Yayasan Mapalus dan FPG Sumbar, program itu berkemungkinan baru akan dimulai pada 13 Januari mendatang.
“Program MBG seharusnya memang sudah dimulai di seluruh Indonesia pada 6 Januari di 400 lebih dapur SPPG. Namun, berdasarkan pernyataan BGM, baru ada 190 dapur yang akan beroperasi tanggal 6 Januari. Sisanya, seperti di Sumbar, program ini akan berjalan pada tanggal 13 Januari,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (5/1).
Ia menjelaskan, tertundanya peluncuran Program MBG di Sumbar disebabkan karena masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya pengadaan ompreng atau tempat makan yang sampai saat ini masih dalam perjalanan.
“Sampai sejauh ini, di Sumbar sendiri baru ada enam daerah yang menyatakan siap untuk menjalankan Program MBG pada tanggal 13 Januari mendatang, yaitu Payakumbuh, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, dan Agam,” tuturnya.
Pelaksanaan MBG di enam kabupaten/kota ini dilaksanakan di bawah naungan Yayasan Mapalus yang bekerjasama dengan FPG Sumbar. Yayasan ini ditunjuk BGM untuk mendirikan dapur SPPG dengan pendampingan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Tanggal 13 Januari nanti, enam dapur yang dioperasikan oleh Yayasan Mapalus dan FGN Sumbar sudah siap untuk beroperasi. Untuk kabupa ten/kota lainnya kami tidak tahu, yang kami data hanya yang ada di yayasan kita saja,” ucapnya.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1).
Hasan merinci, berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi.
Hasan mengatakan setiap Dapur MBG ini dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini, lanjutnya, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. (*)
