“Jadi, yang duluan pesan yang lebih cepat selesai. Kalau masalah tempat produksi, sebenarnya ada banyak pabrik, tapi spesifikasinya udah ditentukan BGN,” katanya.
Sebelumnya, Fakhriari menyebut pihaknya sudah pernah mengusulkan beberapa alternatif pengemasan makanan. Namun, usulan tersebut kebanyakan ditolak. Menurutnya, ada banyak pertimbangan dalam memutuskan pengemasan makanan bergizi untuk siswa sekolah, di antaranya terkait soal keamanan dan kebersihan.
“Sebenarnya sudah dicarikan alternatifnya. Kalau perlu seperti sistem katering dengan siswa membawa wadah makanan sendiri dari rumah. Namun, dari BGN mengambil pilihan yang aman saja, yang higienis begitu,” katanya.
Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Nur Inggrid Saumi menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekolah penerima MBG terkait penundaan sementara program tersebut.
Ia menyebut, sejauh ini, 16 sekolah yang terdaftar tidak ada yang mengajukan keluhan terkait penghentian distribusi makan bergizi.
“Dari pihak sekolah sudah diberitahu dua hari sebelumnya kalau MBG akan dihentikan sementara sampai ompreng datang, dan mereka dapat mengerti situasinya,” katanya, Senin (13/1).
Ia menjelaskan, penundaan program MBG berdasarkan arahan dari BGN. Sebab, pihak vendor sudah tidak diizinkan lagi memakai wadah plastik sekali pakai.
“Dikhawatirkan muncul masalah baru tentang sampah plastik dari wadah sekali pakai ini. Hal ini juga akan memberi kesan negatif terhadap program pemerintah yang tengah dijalankan,” katanya. (*)
