Selain jumlah atau kuantitas, ia juga membahas terkait kualitas infrastruktur di Sumbar yang cenderung menurun selama dua dekade terakhir. Sangat buruknya kondisi jalan yang ada di sebagian besar daerah yang ada di Sumbar juga turut menjadi faktor penyumbang lesunya pertumbuhan ekonomi.
Kemudian, ia melihat bahwa kepastian investasi, terutama dalam hal kepemilikan lahan di Sumbar cenderung berbeda dengan daerah-daerah lain. Dalam hal ini, kepastian investasi di Sumbar harus melalui pendekatan yang inklusif dari berbagai pihak.
“Investasi di Sumbar ini terbilang inklusif dan pendekatannya cukup unik. Masyarakat Sumbar harus bermusyawarah dahulu dengan masyarakat lokal, sehingga jika pendekatan ini tidak dilakukan, maka investasi bisa jadi tidak jalan. Sedangkan di tempat lain itu tidak perlu,” ujarnya.
Selain investasi, ia menilai kepemimpinan baru yang dijalankan oleh Presiden saat ini yang menggencarkan pemberian makan bergizi gratis, sekolah gratis, hingga pelayanan kesehatan gratis sangat sejalan dan sangat dibutuhkan oleh daerah seperti Sumbar.
“Saya melihat gebrakan tersebut nantinya akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi Sumbar. Karena kemandirian fiskal kita hanya berada pada angka 15 persen, di mana 85 persen sisanya kita memang tergantung kepada pusat. Hal inilah yang membuat masyarakat Sumbar harusnya lebih mendukung lagi Proyek Strategis Nasional (PSN) apabila masuk ke Sumbar,” kata Endrizal.
Ia menuturkan, program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo sebagian besar akan menguntungkan Sumbar di samping kenaikan pajak yang terjadi. Meskipun terjadi kenaikan pajak, hal itu tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan oleh pusat untuk Sumbar.
Melihat dari sisi kepemimpinan kepala daerah yang baru, Gubernur Sumbar terpilih, Mahyeldi Ansharullah menurutnya sudah cocok dan klop dengan sebagian besar masyarakat Sumbar.
Selain itu, Wakil Gubernur Sumbar terpilih, Vasko Ruseimy juga sudah pas dengan pemerintah pusat. Sehingga akan akan ada keseimbangan yang terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (*)
