SINGKARAK, HARIANHALUAN.ID- Rencana PT PLN Indonesia Power (PLN IP) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak, tersandung berat.
Masyarakat Batipuh Selatan menolak keras proyek senilai Rp900 miliar itu, karena trauma dengan kasus pembangunan PLTA di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar.
“Prinsip, kami mendukung pembangunan, menyambut baik investasi dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Tapi, belajar dari pengalaman PLTA Singkarak yang dibangun 1992 lalu, kami trauma. Lingkungan rusak, mata pencarian rakyat terganggu. Final, masyara kat menolak kehadiran PLTS,” kata Mulyadi, Wali Nagari Guguak Malalo kepada Haluan di Kantor Wali Nagari Guguak Malalo.
Nyaris seluruh masyarakat di kawasan lokasi rencana pembangunan PLTS yakni Nagari Sumpur, Padang Laweh Malalo dan Gu guak Malalo yang dite mui Haluan, menyatakan menolak pembangunan PLTS di Singkarak.
“Harga mati, tolak! Penolakan ini sudah kami sampaikan sejak awal, di DPRD Tanah Datar, di DPRD Sumbar, waktu sosialisasi dengan Direktur PLN dan anggota DPR RI dan Bupati Tanah Datar, kami sudah beberkan alasan penolakan itu. Kami sudah trauma. Ibaratnya mata kami sebelah sudah celek (buta) akibat PLTA, kini ditambah lagi dengan PLTS. Mambana kami Pak,” kata Hardiansyah, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Batipuh Selatan yang ditemui Haluan di tepian Danau Singkarak, Kamis (16/1/25).
Ketua Tim Penolakan PLTS Singkarak Nagari Malalo Tigo Jurai, Eduardo menegaskan, perjuangan masyarakat Salingka Danau Singkarak menolak kehadiran PLTS terapung, masih akan terus berlanjut hingga rencana proyek ini benar-benar dihentikan total.
“Sejak PLTA Singkarak beroperasi tahun 1997 lalu, kalau hujan deras, sampah menumpuk masuk ke perut danau. Sedimentasi tinggi. Nelayan pencari ikan bilih sulit dapat ikan, justru kami sering menangkap pempers dan pembalut wanita di jaring jalanya,” kata Nasir, Ketua Kelompok Nelayan Muaro, Malalo, kepada Haluan.
