“Pengeluaran untuk gaji dan bansos tetap menjadi prioritas kami, karena itu adalah kebutuhan mendesak yang harus tetap dipenuhi,” ujar Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo juga meminta para menteri untuk segera membahas rencana penghematan anggaran dengan DPR RI. Mereka diminta untuk melaporkan rencana revisi anggaran, termasuk pemblokiran anggaran yang sudah disetujui, paling lambat pada 14 Februari 2025.
“Saya ingin rencana penghematan ini segera dibahas dengan DPR dan dilaporkan kepada saya selambat-lambatnya pada tanggal 14 Februari 2025,” tegasnya dalam instruksi tersebut.
Namun, penghematan anggaran yang besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap sektor lain. Meskipun pemangkasan difokuskan pada perjalanan dinas, hal ini tetap bisa mempengaruhi kegiatan lain, terutama yang berkaitan dengan operasional Kementerian dan Pemda di daerah-daerah.
Prabowo tidak merinci alasan utama di balik pemangkasan ini, meskipun adanya kritik mengenai pembiayaan program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana besar.
“Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan ini,” kata Prabowo.
Menurut analis, kebijakan ini akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemerintah daerah, yang sering bergantung pada perjalanan dinas untuk menggerakkan perekonomian lokal.
