“Jika penghematan ini tidak diimbangi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, maka bisa jadi defisit anggaran akan semakin besar dan berdampak pada perekonomian nasional,” ungkap Manilet.
Meski demikian, Manilet mencatat bahwa dampak kebijakan ini sangat tergantung pada alokasi dana yang dipangkas. Jika pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya dialihkan untuk mendanai sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur atau program sosial, maka dampak negatif terhadap ekonomi bisa diminimalkan.
“Jika dana yang dipangkas dialihkan ke sektor produktif, maka kita masih bisa memitigasi dampaknya,” kata Manilet.
Sebaliknya, jika dana yang dipangkas tidak dialihkan dengan bijak, kebijakan ini bisa memperburuk kondisi ekonomi, terutama dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
“Tanpa pengalihan yang tepat, kebijakan ini berpotensi memperburuk kondisi perekonomian kita,” ujar Manilet.
Dalam hal ini, Rendy berharap agar pemerintah segera memberikan solusi konkret bagi sektor-sektor yang terdampak, seperti pariwisata dan industri jasa lainnya, sehingga kebijakan penghematan ini tidak menambah beban bagi perekonomian yang sedang berusaha pulih pasca-pandemi.
“Pemerintah perlu memberikan solusi agar sektor-sektor yang terdampak bisa beradaptasi dengan kebijakan ini dan tetap bertahan,” harapnya. (*)
