Dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat serta masifnya alih fungsi lahan yang terjadi secara nasional, Indonesia memang memiliki potensi kerawanan krisis pangan. Situasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menggencarkan program-program ketahanan pangan di seluruh penjuru Tanah Air.
“Di Sumbar kita juga mengalami alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah. Namun dengan produktivitas sebesar 1,4 juta ton pertahun saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumsi di Sumbar bahkan provinsi tetangga,” ucapnya.
Ia menuturkan, sektor pertanian adalah salah satu fokus utama Pemprov Sumbardibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Audy. Pemprov bahkan telah mengalokasikan 10 persen APBD bagi sektor pertanian.
Dengan kebijakan yang berfokus terhadap fasilitasi pengadaan benih, sarana prasarana pertanian, penguatan kelembagaan kelompok tani, modernisasi teknologi pertanian, serta pembenahan sistem irigasi ini, Pemprov optimis produktivitas padi Sumbar yang telah mencapai 1,4 juta ton per tahun ini bisa terus ditingkatkan.
“Ini adalah upaya konkret kami untuk mendukung swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kami berupaya meningkatkan produktivitas lahan supaya bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi lagi,” ucapnya.
Ia menuturkan, luas total lahan baku sawah Sumbar terbaru yang ditetapkan oleh Kepala BPN Sumbar adalah sebesar 194 ribu hektare. Dan untuk melindungi ratusan hektare lahan sawah dari alih fungsi lahan, Pemprov telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
