PADANG, HARIANHALUAN.ID — Guru Besar Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Hasdi Aimon meminta legislator di tingkat pusat maupun daerah untuk benar-benar memperketat fungsi pengawasan di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemda yang telah diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prof. Hasdi Aimon, kebijakan efisiensi anggaran ini adalah pendekatan baru dalam praktik penganggaran keuangan negara. Kalangan birokrat yang selama ini terbiasa bekerja dengan anggaran besar, sangat mungkin mengalami kegamangan yang dikhawatirkan akan mengganggu kerja-kerja pengabdian bagi negara.
“Fungsi pengawasan dari DPR atau DPRD tentu harus diperketat. Jika tidak, kita khawatir nanti akan terjadi kekacauan karena minimnya kemampuan manajerial yang akan berpengaruh terhadap output yang akan dicapai,” ujarnya kepada Haluan, Senin (3/2).
Prof. Hasdi Aimon menjelaskan, ada dua pendekatan pengelolaan anggaran keuangan. Pertama, berorientasi terhadap optimalisasi input atau biaya seperti yang berlaku pada periode pemerintahan sebelumnya, atau berorientasi terhadap output dengan input atau biaya yang dibatasi.
“Nah, para ekonom di zaman pemerintahan Prabowo-Gibran sepertinya memakai pendekatan yang kedua. Pendekatannya dibalik. Mereka memilih mengoptimalkan output dengan biaya yang dibatasi,” ucapnya.
Sederhananya, jika sebelumnya belanja modal untuk satu proyek A membutuhkan anggaran senilai Rp2 miliar untuk mencapai output tertentu, maka sekarang biaya tersebut ditekan menjadi Rp1 miliar dengan harapan output yang akan dicapai tetap bisa melebihi target. Dalam arti kata, anggaran yang dikeluarkan lebih efisien tapi hasil yang dicapai maksimal.
