Ia juga mengusulkan untuk segera mewujudkan program “Satu Desa Satu Pos Bantuan Hukum” yang diharapkan dapat memperkuat sistem hukum di desa dan memberi kenyamanan bagi investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat.
Tantangan Ke Depan: Menanggapi Isu Ketahanan Pangan dan UMKM
Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai pengembangan sektor ekonomi di nagari, khususnya dalam menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis kearifan lokal.
“Kita harus menciptakan iklim yang kondusif agar UMKM di nagari berkembang pesat, sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal,” ujar Muskinta.
Ia berharap, penguatan hukum di tingkat desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Salah satu isu yang menarik perhatian dalam pertemuan ini adalah ketahanan pangan, yang semakin relevan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Kita harus memperkuat ketahanan pangan melalui program-program yang mendukung produksi pangan lokal dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Alpius.
Menanggapi hal ini, Muskinta menyarankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi alam yang dimiliki oleh setiap nagari. “Kita harus saling mendukung agar ketahanan pangan dan UMKM bisa menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
