Reformasi distribusi LPG ini juga bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran negara. Bahlil menegaskan bahwa subsidi yang diberikan negara harus sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Subsidi harus benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada kebocoran di distribusi,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran dalam sistem subsidi LPG. “Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” tegas Bahlil.
Dengan perubahan ini, diharapkan distribusi LPG akan lebih efisien dan tidak ada pemborosan anggaran.Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG.
“Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama yang menyangkut LPG,” ujar Bahlil, memastikan bahwa meskipun ada perubahan, masyarakat tetap dapat mengakses gas dengan mudah.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG. Dengan menggunakan teknologi informasi, diharapkan harga dapat dikontrol dan distribusi LPG bisa dilakukan secara lebih transparan.
“Kami memastikan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, supaya distribusi LPG bisa lebih efisien,” kata Bahlil, menambahkan bahwa perubahan ini adalah bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan subsidi LPG di Indonesia. (*)
