Terkait dengan pemotongan anggaran yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah, Anton menegaskan, “Kami siap mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini bukan berasal dari pemerintah daerah, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat.”
Prioritas Pembangunan Nasional dan DaerahKepala Bappeda dan Litbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam dalam paparannya, menyampaikan sasaran pembangunan nasional yang harus dicapai, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
Ia juga menjelaskan bahwa prioritas pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) untuk periode 2025-2029 mencakup swasembada pangan, energi, air, serta reformasi di berbagai sektor.
Adriyanti juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memprogramkan berbagai inisiatif untuk percepatan pembangunan, seperti pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan balita, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan sekolah unggul, serta peningkatan kesejahteraan ASN dan masyarakat umum.
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah 2026Berbicara tentang isu strategis Tanah Datar, Adriyanti mengungkapkan, beberapa tantangan utama yang harus diatasi adalah belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM, menurunnya nilai sosial budaya masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang perlu ditingkatkan.
“Untuk itu, tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah penguatan perekonomian, peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik menuju Tanah Datar yang maju dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan pencapaian yang membanggakan, yakni Indeks Persepsi Pelayanan Publik Pemkab Tanah Datar yang mendapat predikat A dengan nilai 92,44 berdasarkan survei kepuasan masyarakat oleh Ombudsman RI, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meraih nilai 95,27. (*)
