HALUANNEWS, SOLOK SELATAN – Ketua DPRD Solok Selatan (Solsel), Zigo Rolanda mengharapkan ada pemantauan dan pengawasan yang optimal, untuk percepatan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solsel Tahun Anggaran 2021.
“Pemerintah daerah perlu membentuk tim percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BPK tersebut. Terkait lemahnya pengawasan internal perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, serta perbaikan tata kerja penyelenggaraan sistem pengawasan interen di lingkungan pemerintah daerah dan juga DPRD,” katanya, Minggu (5/6/2022).
Adapun masalah dalam temuan LHP BKP RI terkait kepatuhan belanja daerah tahun anggaran 2021 tersebut, kata dia, di antaranya kelebihan pembayaran dan pemborosan dalam resesi sekretariat DPRD, kelebihan pembayaran belanja insentif Covid-19 di RSUD Solok Selatan, kekurangan volume atas 10 paket pekerjaan irigasi dan jaringan, serta denda keterlambatan sembilan paket pekerjaan pada Dinas PUTRP Solsel.
“Ini yang harus kita dorong percepatan penyelesaiannya melalui pembentukan tim atas tindaklanjut beberapa permasalahan tersebut. Selain melakukan pemantauan dan pengawasan yang maksimal, harus ada penyampaiannya secara berkala terhadap tindaklanjutnya,” ujarnya menjelaskan.
Upaya percepatan penyelesaian tindaklanjut LHP BPK RI melalui pembentukan tim tindaklanjut tersebut, kata dia, juga telah ditetapkan ke dalam penetapan rekomendasi pada sidang paripurna beberapa hari yang lalu.
Zigo menambahkan, DPRD Solok Selatan berharap temuan LHP BPK ini dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal. DPRD sendiri akan meningkatkan pemantauan dan pengawasan tindaklanjut LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2021. (*)
