HARIANHALUAN.ID – Sejak 20 Oktober 2024 lalu, tepat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diamanahkan untuk memandu pemerintahan Indonesia selama lima tahun ke depan. Masyarakat tentu memiliki harapan baru dengan adanya estafet kepemimpinan kepala negara setelah dijabat selama kurang lebih sepuluh tahun oleh Joko Widodo.
Mengawali kepemimpinan tersebut, Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-8 cukup banyak mendapat perhatian media sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini masyarakat dihebohkan oleh serangkaian pernyataan dan kebijakan pemerintah.
Terhitung kurang lebih seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran memang bukan suatu hal yang mudah dan belum dapat dijadikan tolak ukur bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya.
Akan tetapi masyarakat dan media tentu saja tidak akan membiarkan sedikitpun perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Prabowo, baik itu dari segi struktur pemerintahan hingga pada kebijakan maupun pernyataannnya. Bagaimana dapat disaksikan awal mula pemerintahan Prabowo dengan kabinet yang baru dan dianggap sebagai “kabinet gemuk” dengan struktur pemerintahan yang diisi 48 menteri dan 56 wakil menteri menjadi kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi.
Dari sini penulis akan merangkum secara umum bagaimana perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menjadi polemik sekaligus menjadi topik kontroversial yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk diketahui sebagai pemahaman untuk menilai dan memprediksi bagaimana alur pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya.
Walaupun tidak secara pasti dapat diperkirakan, akan tetapi pentingnya masyarakat mampu sadar dan tidak terpedaya dengan kepercayaan akan pemerintahan baru menjamin perbaikan bagi masyarakat. Kelompok kepentingan, pemangku kekuasaan tetap menjadi fokus perhatian bersama agar kebijakan ini dapat terkontrol dengan baik.
Pertama, menjadi perhatian penulis tentu saja pada struktur pemerintahan dan bagaimana pernyataan Prabowo terkait pejabat pemerintahan yang dipercaya oleh Presiden RI ke8 tersebut. Gemuknya struktur pemerintahan berpengaruh pada anggaran yang akan menjadi beban bagi keuangan negara. Begitu juga dengan kualitas dan latar belakang personal pejabat pemerintahan yang ditunjuk akan mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan sekaligus penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi oleh negara secara langsung.
Pernyataan Prabowo terkait korupsi dan pejabat yang dipercayakan menjadi topik hangat bagi masyarakat di awal pemerintahannya. Bagaimana tidak, pernyataan tersebut seakanakan memberikan lampu hijau bagi para eks terpidana kasus korupsi yang mendapat kesempatan untuk menduduki kursi kekuasaan di pemerintahan.
