Kedua, kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengalami kenaikan dari 11 persen menjadi 12 persen menjadi satu isu terpopuler di awal tahun 2025. Momen pergantian tahun yang diwarnai oleh keputusan presiden terkait PPN 12% sangat disayangkan bagi pengamat kebijakan maupun ekonomi.
Walaupun pada pernyataan dan keputusan Prabowo pada saat itu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak serta merta berlaku bagi seluruh aspek, akan tetapi hal ini tentu saja sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara perlahan. Banyak hal yang mungkin saja menjadi pertimbangan pemerintahan bagaimana melihat situasi ekonomi dunia kemudian utang negara yang ditinggalkan oleh era pemerintahan sebelumnya dan pembangunan strategis nasional.
Namun pertimbangan ini perlu juga melihat situasi dan kondisi masyarakat yang terdampak akan hal itu. Ketiga, kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram menjadi polemik yang cukup besar dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Mengapa tidak, hal ini menjadi salah satu aspek yang sangat dekat dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan langsung masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah.
Hal ini secara tiba-tiba terjadi begitu saja dan mendapat perhatian yang cukup besar tanpa disadari, karena dari sisi komunikasi kebijakan yang diterapkan pun dapat dikatakan sebagai hal yang prematur. Mekanisme yang dibuat tentu saja sudah melalui pertimbangan dari segi ekonomi dimana dapat diketahui juga gas elpiji 3 kilogram merupakan salah satu subsidi yang diberikan oleh pemerintahan.
Akan tetapi kesiapan pemerintah dan komunikasi yang dilakukan sangat minim sekali, sehingga tidak mampu membendung keresahan dan keluhan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya komunikasi yang baik memang sangat dibutuhkan bagi siapapun, termasuk pemerintah. Komunikasi akan berpengaruh besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap komunikasi pemerintahan PrabowoGibran masih tergolong prematur dan tidak memiliki kesiapan dari segi aktor politik maupun pemangku kebijakan.
Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 perlu memperhatikan hal tersebut, secara khusus memperhatikan deretan pejabat politik yang menjadi orang kepercayaannya dalam menjalankan pemerintahan yang akan berlangsung lima tahun kedepan. Ke depan bisa saja hal-hal yang tidak terduga akan terulang kembali sebagaimana yang telah dilakukan selama kurang lebih 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Strategi yang dibangun oleh Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya tentu menjadi perhatian penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan kedepannya juga perlu diperhatikan, sehingga mengurangi resiko kemunduran yang akan menjadi dampak buruk di tengah masyarakat.
Harapan sebagian besar masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sangatlah tinggi, untuk menghancurkan harapan dan kepercayaan tersebut sangatlah mudah. Namun hal ini bukanlah menjadi keinginan kepala negara terhadap masyarakatnya. Pembuktiaan memang perlu dilakukan agar munculnya empati dan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah keraguan. (*)
Oleh: Naufal Jihad (pemerhati masalah sosial dan politik)
