PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Pemko Pariaman menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi SMA, SMK dan SLB negeri dalam program wajib belajar 12 tahun kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) sebanyak Rp1.679.657.225.
“Nominal tersebut diperuntukkan sebagai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) semester genap tahun 2025 dengan rincian Rp60.000 per siswa per bulan,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraha (Disdikpora) Kota Pariaman, Riky Falantino kepada Haluan, Rabu (12/2/2025).
Ia menyebut, perjanjian kerja sama pemberian BKK ini sudah berlangsung sejak kewenangan SMA/SMK sederajat beralih ke pemerintah provinsi pada 1 Januari 2017 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Untuk melancarkan program Pemko Pariaman yaitu pendidikan wajib belajar 12 tahun, maka diadakanlah perjanjian kerja sama dengan pemko memberikan BKK ke pemprov, sehingga siswa SMA/SMK sederajat di Kota Pariaman tidak dipungut biaya SPP,” kata Riky.
Sementara itu, untuk tingkat SD dan SMP kewenangannya masih di bawah pemerintah kota. Oleh sebab itu, biaya pendidikan siswanya ditanggung langsung oleh Pemko Pariaman.
Besaran BKK ke pemprov ini, kata Riky bergantung pada jumlah murid setiap tahunnya. Adapun satu semester di tahun 2025 ini terjadi peningkatan besaran BKK, karena adanya pertambahan jumlah siswa.
“Pada APBD tahun 2024 kita mengeluarkan BKK Rp3.235.680.000 untuk 12 bulan. Sementara dalam APBD tahun 2025 untuk enam bulan ke depan sebanyak Rp1.679.657.225. Ada sedikit kenaikan karena tergantung jumlah murid,” jelasnya.
