PADANG, HARIANHALUAN.id— Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025.
Restrukturisasi pengeluaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atau efisiensi anggaran juga akan berdampak terhadap aktifitas makro ekonomi Sumatera Barat.
Pengusaha akomodasi dan entertainmen serta kuliner di Sumatera Barat yang tergantung pada sektor pariwisata dan kunjungan akan terimbas.
Demikian dikatakan Sam Salam selaku Wakil Ketua Umum, Koordinator Bidang Investasi, Pariwisata, Infrastruktur dan Hubungan Luar Negeri Kadin Provinsi Sumatera Barat, Jumat (14/2).
“Gedung pertemuan plus restoran untuk hotel berbintang dijadikan tempat pertemuan/meeting atau diskusi/seminar, merayakan hari ini, hari itu, jelas akan terganggu,” katanya.
Ia mengatakan efisiensi anggaran bisa jadi berdampak juga pada kafé/warung kopi atau tempat kuliner lainnya atau bisa “langang lapau”.
“Oleh karena itu pengusaha hotel dan restoran perlu ambil langkah yang cepat untuk mengatasi kebijakan ini, dengan memperkuat manajemen kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat.
Dikatakannya pemerintah perlu memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan yang kuat dan cerdas untuk menyambut Indonesia Emas 2045 dengan memberikan makanan bergizi dan memperbaiki kesehatan anak.
Melalui program makan gratis mulai Januari – April akan menyentuh 3 juta anak, April – Agustus 6 juta anak, September sampai akhir tahun 2025 diproyeksikan pada jumlah 15 juta anak, diharapkan program makan gratis ini akan “menyentuh” semua anak Indonesia yang akan menjadi pemimpin masa depan di Republik ini.
Tetapi perbaikan gizi anak tidak cukup tanpa memperbaiki kesehatan dan pendidikan anak yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan harus diperbanyak ditingkatkan mutunya.
Ditambahkannya para pemimpin daerah perlu mengambil langkah strategis untuk menyikapi kebijakan restrukturisasi anggaran dari pemerintah pusat dengan melawan “inefficiency” pemborosan atas kebijakan tersebut agar pertumbuhan ekonomi mencapai titik maksimal yang diharapkan pemerintah pusat.
Ia menambahkan pro dan kontra kebijakan Presiden melalui Inpres 01 Tahun 2025, tentu hal yang wajar. Artinya dalam memakai “sandal” harus ada kiri dan kanan. Tak mungkin dua-duanya kiri atau kanan.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang barusan dideclare di berbagai media sebaiknya dipandang positif.
Butuh kerja sama yang kuat antara pelaku dunia usaha dengan pemda sebagai pembuat kebijakan, agar perekonomian Sumatera Barat secara makro dapat berjalan dengan semestinya.
“Jangan sampai langang lapau. Aktifitas ekonomi agar selalu ditingkatkan,” tutupnya. (h/ita)
