Ia juga menambahkan bahwa jika ada tuntutan yang berkaitan dengan nomenklatur kementerian, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan status PPPK, pemerintah daerah akan menyampaikannya langsung ke kementerian terkait.
“Kami berharap perangkat nagari tetap bekerja seperti sedia kala,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam, Ilham turut memberikan tanggapan terhadap aksi yang dilakukan perangkat nagari. Menurutnya, DPRD memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk perangkat nagari.
“Kami mendengar dengan seksama keluhan dari PPDI Agam. DPRD akan menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan, serta mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan,” kata Ilham.
Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa DPRD Agam akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Tugas dan fungsi DPRD Agam adalah mengawasi langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam memenuhi aspirasi rakyat termasuk perangkat nagari,” ujarnya.
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum. Para perangkat nagari berharap pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti janji yang telah disampaikan dalam audiensi tersebut.
Salah satu perangkat nagari yang ikut dalam aksi ini, Rudi mengaku optimis dengan hasil pertemuan tersebut. “Kami berharap janji ini segera terealisasi. Kami hanya ingin kejelasan dan hak kami dipenuhi,” kata Rudi.
Di sisi lain, beberapa perangkat nagari masih meragukan janji yang diberikan oleh pemerintah daerah.
