JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rahmat Saleh menekankan pentingnya inovasi menyeluruh bagi para kepala daerah yang baru dilantik pada Kamis (20/2/2025). Hal ini sejalan dengan langkah efisiensi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.
Rahmat Saleh mengatakan bahwa tidak ada satu pun dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki kemandirian fiskal. Sebagai contoh, dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumbar sebesar Rp5,7 triliun pada 2023, pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai Rp2 triliun.
“Ini berarti, untuk membiayai kebutuhan daerah dari dana sendiri, tidak ada satu pun kabupaten, kota, termasuk provinsi yang mandiri. Oleh karena itu, ketergantungan antara daerah dengan pusat sangat tinggi,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Rahmat menekankan empat kapabilitas yang harus dimiliki oleh kepala daerah yang baru. Pertama inovasi, diperlukan agar daerah dapat mencari sumber pendanaan alternatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat. “Jika hanya bergantung pada APBN, akan muncul masalah baru dalam kepemimpinan, terutama bagi yang baru menjabat,” katanya.
Kedua, kemampuan beradaptasi, karena pola kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung sentralistik. “Pelantikan kepala daerah sekarang langsung oleh Presiden, bukan lagi oleh gubernur, sehingga hubungan emosional antara gubernur dan bupati/wali kota semakin melemah,” ujarnya.
Oleh karena itu, adaptasi, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.
Ketiga, efisiensi dan efektivitas, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. “Kepala daerah harus jeli. Bahkan, Presiden sampai meneliti satu per satu program secara detail. Jika semangat efisiensi di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan,” katanya.
Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi. Pasalnya, jika kepala daerah tidak proaktif dan tidak pandai berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dana APBN bisa berkurang. Rahmat mencontohkan, pembangunan ruas tol baru di seluruh Indonesia sempat dihentikan. Namun, melalui komunikasi intensif, tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan.
