DJPb diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan adalah bumbu dan rendang, yang membutuhkan bahan baku dari sektor pertanian di daerah agraris ini.
“HIPERMI, di bawah binaan DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar, diharapkan dapat menjadi wadah bagi berkembangnya proses bisnis dari hulu ke hilir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani hingga pengusaha rendang, serta berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujar Syukriah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung program ini.
“Pemerintah provinsi siap menjadi mitra pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” katanya.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga independen yang bertugas mengelola dana haji dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.
Melalui berbagai inisiatif dan inovasi, BPKH berupaya memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah haji Indonesia dan perekonomian nasional. (*)
