Namun demikian, ia mengakui bahwa alokasi keuangan Pemprov Sumbar untuk sektor pariwisata pada tahun ini, memang berkurang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, alokasi anggaran untuk Dispar Sumbar hanya tersedia sekitar Rp29 milliar saja. Jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Gambarannya, sembilan sampai delapan milliar di antaranya adalah pokir anggota dewan, lalu tujuh sampai delapan milliarnya untuk gaji dan tunjangan pegawai. Sementara untuk belanja urusan hanya tersedia sekitar satu milliar saja,” jelasnya.
Dengan itu, Luhur juga menekankan perlunya komitmen jajaran pemerintah di kabupaten/kota untuk membangun dan membenahi sektor pariwisata di daerah masing-masing. Sebab bagaimanapun, pemerintah daerah di masing-masing daerah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas daerahnya masing-masing. Hidup matinya sektor pariwisata di suatu daerah sangat ditentukan oleh komitmen dari para bupati/wali kota masing-masing. (*)
