PADANG, HARIANHALUAN.ID— Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman, yang akan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), masih menghadapi masalah besar terkait anggaran.
Hingga saat ini, Pemkab Pasaman belum memberikan kejelasan mengenai alokasi dana yang diperlukan untuk pelaksanaan PSU, yang diperkirakan mencapai Rp13,4 miliar.
Komisioner KPU Sumatera Barat, Jons Manedi, mengungkapkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk PSU sangat krusial agar proses Pilkada di Kabupaten Pasaman dapat berjalan lancar.
“Anggaran yang diajukan oleh KPU Pasaman sebesar Rp13,4 miliar. Namun, masih ada sisa anggaran hibah Pilkada 2024 yang tersisa sekitar Rp1,2 miliar, sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp12,2 miliar,” jelas Jons, Senin (10/3).
Hingga saat ini, Pemkab Pasaman belum memberikan konfirmasi terkait berapa besar anggaran yang akan disetujui untuk PSU ini. “Anggarannya sudah diajukan, tapi kami belum mengetahui berapa yang disetujui oleh Pemkab Pasaman. Karena anggaran ini bersumber dari APBD Pasaman, bukan APBD Sumbar,” tambahnya.
Di sisi lain, Kabupaten Pasaman menjadi salah satu dari dua daerah yang belum mendapatkan anggaran untuk PSU. Dari 24 daerah yang akan menyelenggarakan PSU, hanya Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel yang belum memiliki anggaran yang jelas.
“Kami berharap Pemkab Pasaman segera menyelesaikan masalah anggaran ini agar proses PSU dapat terlaksana dengan baik,” imbuh Jons.
