PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Endrizal, mengatakan, kondisi rata-rata koperasi yang ada di Sumbar saat ini, memang masih terkesan dadakan dan belum dikelola secara profesional. Eksistensi sebagian besar koperasi, bahkan malah bergantung terhadap aneka jenis bantuan yang dikucurkan pemerintah.
“Kelemahan kita saat ini rata-rata KUD masih dadakan, masih banyak dari mereka yang ketergantungan dana bantuan Pokir (Pokok pikiran, red). Kondisi ini tentu sangat jauh dari tujuan dan cita-cita koperasi yang sebenarnya,” ucapnya kepada Haluan Rabu (12/3).
Menurut Endrizal, situasi itu terjadi karena berbagai hal. Seperti lemahnya manajemen, sumber daya manusia, kurangnya inovasi, hingga rendahnya komitmen dari pengurus maupun anggota koperasi untuk menunaikan kewajibannya
“Persoalan-persoalan seperti itu telah terjadi selama bertahun-tahun. Untuk itu, ke depannya kita berharap agar pembentukan koperasi baru, mesti sesuai dengan kebutuhan, kondisi serta potensi daerah. Kualitas inilah yang hendak kita tingkatkan kembali.” ucapnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi yang ada di Sumbar, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar terus mendorong koperasi- koperasi yang saat ini masih didominasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) segera bertransformasi menjadi koperasi usaha.
Transformasi ini, menjadi keharusan. Apalagi, banyak sekali KSP yang menghadapi persoalan gagal bayar karena masih kurang maksimalnya upaya penagihan pinjaman yang dilakukan pengurus.
