“Pengawasan dan pembinaan bersama Dinas Koperasi Kabupaten/Kota, akan kita tingkatkan. Termasuk dalam hal penagihan, jangan sampai yang menagih orangnya itu itu saja sehingga anggota tidak lagi segan untuk tidak membayar pinjaman,” tuturnya.
Kondisi hidup segan mati tak mau, juga dialami hampir seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) pertanian yang ada di seluruh Sumbar. Ratusan KUD itu, kini juga masih terbilang lemah dalam bidang pemasaran potensial pertanian di daerahnya.
Berangkat dari kondisi itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan, menargetkan seluruh KUD bisa berperan sebagai aktor distribusi produk olahan pertanian yang ada di daerah. “Dinas Koperasi dan UKM juga sedang mencoba mengembangkan pasar produk pertanian olahan potensial Sumbar ke negara Malaysia, Kamboja hingga Timur Tengah melalui koperasi yang ada,” ucap dia.
Guna membuka peluang market pasar potensial baru produk pengolahan hasil tani Sumbar ini, kata Endrizal, pihaknya baru-baru ini bahkan telah meneken kontrak kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Dijelaskannya, melalui kerja sama tersebut, setiap aktivitas ekspor produk pertanian Sumbar ke luar daerah maupun luar negeri, diberikan diskon 50 persen biaya pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi udara.
“Kerja sama dengan PT Pos ini akan mengurangi biaya pengiriman. Artinya Dinas Koperasi dan UKM, memfasilitasi mulai dari pelatihan budidaya, pengolahan produk hulu ke hilir, standarisasi packing sampai kepada aspek pemasaran,” jelasnya.
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Junaidi menyebut, menjadikan Koperasi Unit Desa (KUD) pertanian di Sumbar sebagai aktor utama bisnis pengolahan produk pertanian, masih sering terkendala dengan minimnya penerapan teknologi pengolahan.
