PADANG, HARIANHALUAN.ID — Dalam pencatatan hingga akhir 2024 kemarin, Provinsi Sumbar telah memiliki 564 desa wisata yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Puluhan desa wisata di antaranya telah pernah meraih prestasi di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).
Berdasarkan indikator dan kategorisasi penilaian yang dilakukan Kemanparekraf RI, ratusan desa wisata tersebut digolongkan menjadi empat kategori. Yaitu status rintisan, status berkembang, status maju dan status mandiri.
Pada tahap desa wisata rintisan dan berkembang, pengembangan desa wisata menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Namun ketika desa itu telah naik level menjadi maju dan mendiri, dukungan pengembangan lebih lanjut akan menjadi urusan pemerintah provinsi.
“Desa wisata kita yang pernah meraih prestasi di ajang ADWI tahun-tahun sebelumnya itu, berada di kategori maju atau mandiri. Di sinilah peran provinsi untuk memberikan dukungan pengembangan lebih lanjut,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda, Jumat (14/3).
Ia menuturkan, syarat mutlak berdirinya desa wisata adalah adanya kelembagaan pokdarwis yang kuat dan di-SK oleh wali nagari setempat. Dalam prosesnya, pembinaan pokdarwis pada tahap awal dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten/kota.
Apabila alokasi anggaran mencukupi dan memungkinkan, dari provinsi juga tidak jarang ikut memfasilitasi bimtek pokdarwis. Biasanya, kegiatan ini diselenggarakan melalui alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
“Nah setelah pokdarwis berdiri, pembinaan secara berkelanjutan diharapkan dilakukan oleh program pemerintah kabupaten/kota selaku pemilik destinasi, maupun oleh perguruan tinggi yang juga memiliki kewajiban melakukan Tridharma perguruan tinggi atau pengabdian” ucapnya.
Ia tetap menekankan sebagaimana halnya pengembangan desa wisata yang lebih baik dan maju, memang ukurannya sinergitas semua tingkatan. Spirit pokdarwis sebagai pengelola, juga harus diiringi dengan dukungan penuh dari perangkat nagarinya. Apalagi, pemerintah nagari bisa mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan pokdarwis atau untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi potensi desa wisata di nagarinya.
“Inilah yang benar-benar kita harapkan. Pemerintah nagari, juga ikut memberikan dukungan penuh bagi pengembangan sektor wisata di nagari. Sebab bagaimanapun, pokdarwis selaku ujung tombak desa wisata, faktanya sering kali sulit bergerak karena keterbatasan dana,” jelas Luhur lagi.
Kadispar Luhur meyakini, apabila pemerintah nagari memberikan dukungan penuh terhadap pokdarwis, tentu akan banyak sekali daya tarik wisata yang bisa dihadirkan di desa wisatanya. Baik dari segi wisata alam, tradisi, budaya dan sebagainya. Setidaknya geliat inilah yang harus digerakkan dari bawah.
Untuk selanjutnya, ucapnya, komitmen dukungan dari bupati/wali kota terhadap pengembangan desa wisata menjadi sangat penting setelahnya. Sebab bagaimanapun nagari dan kecamatan berada di bawah komando langsung pemkab/pemko.
“Saya yakin seandainya saja pemerintah nagari dan pemerintah kabupaten/kota komit mengembangkan desa wisata ini, tidak ada yang tidak mungkin. Desa wisata yang saat ini ada di Sumbar akan lebih maju dan berkembang. Apalagi momentumnya menyambut Lebaran ini,” ucapnya.
Adapun terkait dukungan Pemprov Sumbar sendiri, pihaknya menyatakan bahwa sejumlah desa wisata di Sumbar yang telah pernah meraih prestasi di ajang ADWI telah difasilitasi untuk mendapatkan dukungan pengembangan. Baik dari BUMN, BUMD maupun dari dana yang berasal dari Pokir anggota dewan.
“Sekalipun demikian, apalah arti bantuan pengembangan sarana prasarana jika pemerintah nagari maupun kabupaten/kota pemilik desa wisata sendiri tidak punya arah yang jelas dalam mengembangkan desa wisata. Tapi kita sudah merancang masterplan-nya,” katanya.
Dengan adanya masterplan pengembangan ini, Pemprov Sumbar berharap pemerintah di segala tingkatan akan punya visi yang sama dan jelas terkait masa depan pengembangan potensi desa wisata. Termasuk strategi penguatan pokdarwis yang menjadi ujung tombak desa wisata. “Dengan adanya dokumen ini kita harapkan tidak ada lagi desa wisata yang perkembangannya stagnan. Tapi harus berkelanjutan!” kata Kadispar Luhur Budianda tersebut. (*)
