JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, telah menyepakati langkah strategis untuk menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor. Fokus utama dalam upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dan memiliki alas hak, maka harus dibereskan dengan pengadaan tanah, diganti rugi sesuai dengan appraisal. Jika ada bangunan tanpa alas hak, maka akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid setelah rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/3/2025).
Selain menertibkan daerah sempadan sungai, situ yang telah hilang akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan daerah tampungan air.
“Semua langkah ini membutuhkan pengadaan tanah, karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Sebelum pengadaan tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, penlok akan selesai pertengahan April, pengadaan tanah selesai akhir Mei dan pada Juni proses pembangunan bisa dimulai,” kata Menteri Nusron.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan, rapat ini merupakan rapat kedua yang dilakukan setelah sebelumnya rapat dilangsungkan bersama Pemprov DKI Jakarta. “Jadi nanti kita akan melakukan rapat bersama lagi dan selanjutnya kami nanti akan melaporkan hal ini untuk bersama-sama di tingkat pusat, kita melakukan koordinasi di tingkat pusat agar semuanya bisa bersih-bersih, itu yang penting untuk mengurangi banjir yang ada di daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat ini,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menyambut baik kerja sama ini. “Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, yaitu penloknya tentunya harus kami siapkan dengan cepat,” ujarnya.
Turut serta dalam rapat ini, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian ATR/BPN dan PU, sejumlah wali kota/bupati di Provinsi Jawa Barat. (*)
