JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta pada Kamis (20/3/2025).
“Sekitar 96 persen bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya.
Ia menilai, perencanaan tata ruang yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial dan ekonomi.
“Tata ruang yang baik juga harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana yang sangat vital untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ucap Wamen Ossy.
Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Diantaranya, identifikasi kawasan zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
Selain itu, tata ruang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa manusia, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal untuk merespons dan memulihkan diri.
Meski tata ruang penting dalam upaya mitigasi bencana, menurut Wamen Ossy implementasi perencanaannya bukanlah hal mudah. Ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas SDM, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan.
“Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban juga sangat diperlukan untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan,” ucapnya.
