HARIANHALUAN.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office (RO) Padang menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita keenam pemerintahan Indonesia yakni membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Hal itu terlihat dari dukungan pada sektor pertanian di wilayah Sumatera Barat.
Dari data yang dihimpun Haluan, penyaluran kredit mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian yang signifikan sepanjang tahun 2024 dan awal tahun 2025.
Menurut RCEO BRI RO Padang, Riza Pahlevi, sepanjang tahun 2024, BRI RO Padang telah menyalurkan kredit mikro sebesar Rp 7,64 triliun kepada 155.102 debitur. Seluruh debitur ini merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian.
“Penyaluran kredit mikro ini merupakan salah satu upaya kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di sektor pertanian,” ujar Riza kepada awak media, di Padang, Jumat (28/3/2025).
Dijelaskannya, dari total penyaluran KUR Mikro BRI RO Padang tahun 2024 sebesar 5,143 debitur, sebagian besar disalurkan untuk sektor pertanian dan perdagangan.
“Penyaluran KUR dominan untuk bidang usaha pertanian dan perdagangan,” jelasnya.
Hingga 31 Desember 2024, jumlah UMKM penerima KUR mencapai 119.865 debitur.
“Untuk tahun 2025, BRI RO Padang menargetkan pertumbuhan kredit mikro sebesar 10,9 persen dari posisi Desember 2024 atau setara dengan Rp 1,45 triliun. Hingga Februari 2025, penyaluran kredit mikro telah mencapai Rp 1,295 triliun,” kata dia.
Pada Januari 2025 dana KUR yang telah disalurkan sebesar Rp 621 miliar kepada 13.658 debitur, Februari 2025 Rp 674 miliar kepada 14.834 debitur.
Sementara itu, penyaluran KUR Mikro selama Januari-Februari 2025 mencapai Rp 836 miliar kepada 21.780 debitur.
Lebih jauh dijelaskan Riza Pahlevi, Untuk mencapai target penyaluran KUR tahun 2025, BRI RO Padang melakukan berbagai upaya, antara lain, pemasaran masif kepada nasabah eksisting BRI.
Sosialisasi kepada UMKM binaan pemerintah daerah, provinsi, dan BUMN. Pemasaran melalui media elektronik dan cetak.
Sementara itu, Kepala OJK Sumbar, Rony Nazra mengatakan pemberian KUR di sektor pertanian menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dengan KUR permasalahan di sektor pertanian di Sumbar bisa dipecahkan,” ujarnya.
Roni menambahkan pertanian di Sumbar menjadi sektor potensial namun belum tergarap maksimal.
“Perlu usaha keras agar petani kita bisa mengakses program. Apalagi rata-rata di Sumbar permasalahannya adalah status tanah ulayat yang tidak bisa jadi jaminan. Kemudian akses lahan yang sulit diakses transportasi. Hal ini menjadi resiko tinggi bagi perbankan,” ujarnya.
Terpisah Pakar Ekonomi Syariah dari UIN Imam Bonjol Padang, Huriyatul Akmal menilai KUR di sektor pertanian menjadi hal yang menarik.
“Menarik ini jika KUR disalurkan ke petani, karena selama ini yang sering kita dengar dominan ke UMKM,” ucap Huriyatul saat dihubungi Haluan disela-sela kesibukannya mengajar.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya penerapan skema KUR yang tepat.
“Skema angsuran seperti apa yang lebih tepat, sehingga niat menyalurkan KUR tidak berujung pada debt trap bagi petani, gali lobang tutup lobang,” katanya.
Dikatakannya perlu sebuah skema ekosistem pendukung yang memang berorientasi pada petani, jika ingin menerapkan ini.
Ketersediaan sarana produksi seperti pupuk, bibit, harga yang kompetitif yang tidak lagi dimainkan tengkulak. Kemudian memperkenalkan pertanian modern yang lebih sustainable dan minim cost. (h/yes)
