PADANG, HARIANHALUAN.ID — Evaluasi menyeluruh terhadap pembangkit listrik di Sumatera Barat (Sumbar), khususnya yang masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, perlu dilakukan. Selain karena dampak lingkungan yang ditimbulkan, ada dugaan terjadi manipulasi administrasi dalam pendistribusian batu bara di Sumbar.
Hal itu disampaikan anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi. Ia mengatakan, saat ini Sumbar ada dua PLTU utama yang beroperasi, yaitu PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin, yang masih menggunakan batu bara sebagai energi primernya.
“Persoalannya, banyak laporan yang menyebutkan bahwa batu bara yang masuk ke Sumbar tidak sesuai dengan administrasi aslinya. Dilaporkan berasal dari tambang A, padahal kenyataannya dari tambang B,” kata Mulyadi, seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Minggu (20/4).
Mulyadi menambahkan bahwa praktik semacam ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan kelayakan sumber energi yang digunakan. Ia menilai perlunya pendalaman terhadap asal-usul batu bara yang digunakan oleh pembangkit listrik, termasuk juga yang digunakan oleh industri besar seperti Semen Padang, meskipun bukan mitra langsung Komisi XII.
“Kami juga akan mendalami sumber pasokan batu bara yang menyuplai ke industri, termasuk Semen Padang. Pertambangan adalah bagian dari ruang lingkup kerja kami,” tutur politisi asal Dapil Sumbar tersebut.
Di sisi lain, ia mendorong percepatan dan optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) di Sumbar. Hal itu sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Ia menyebut, energi panas bumi merupakan salah satu potensi unggulan Sumbar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
