PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ketua beserta anggota Komisi II DPRD Kota Padang melakukan kunjungan ke UPTD Parkir Dishub Kota Padang, Senin (21/4). Pada kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya kaget melihat laporan retribusi parkir di Kota Padang.
Politisi muda yang juga Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar ini menilai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir di Kota Padang tidak masuk akal. Seperti di Jl. Pattimura Depan Bebek Sawah nilai kontrak per bulan hanya Rp630 ribu, artinya hanya Rp21 ribu sehari. Sedangkan di tempat tersebut cukup ramai pelanggan yang parkir.
Contoh lainnya retribusi parkir di depan Los Ikan di Jalan Samudra hanya Rp360 ribu sebulan. Artinya hanya Rp12 ribu sehari pungutannya. “Dari laporan realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2024 sebesar Rp2.276.911.500,” ujarnya.
Selain itu, penerimaan retribusi parkir TJU hingga bulan April 2025 ini baru Rp514.613.000. (16,60 persen). Tercatat potensi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) adalah Rp2.717.779.000 di 64 ruas jalan dan Rp271 titik parkir. Dengan target PAD Parkir TJU 2025 Rp2.793.000.000.
Komisi II DPRD Kota Padang itu meminta UPTD Perparkiran yang dikepalai Verino Edwin untuk mampu meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir. “Komisi II DPRD meminta untuk menaikan retribusi iuran kontrak lahan parkir sebesar 100 persen ke pengontrak lahan parkir,” kata Rachmad Wijaya.
Rachmad Wijaya juga mendesak agar UPTD Perpakiran mulai melakukan sosialisasi ke pengontrak-pengontrak lahan parkir tentang rencana menaikan tarif retribusi lahan parkir pada pertengahan tahun ini.
“Skemanya selama ini pengontrak lahan parkir melakukan satu kali per harinya dalam melakukan pembayaran retribusi lahan parkir ke UPTD Perpakiran dari setiap Satuan Ruang Parkir (SRP). Ke depannya dilakukan dua kali pungutan,” jelasnya.
Anggota dewan yang dikenal aktif dan ligat ini berharap dengan skema dan usulan ini bisa meningkatkan PAD bagi Kota Padang. Ia dengan tegas meminta UPTD Perparkiran Dishub Kota Padang harus berani mengambil sikap agar kondisi ini tidak membuat kebocoran PAD dari Parkir TJU semakin parah.
“Kenyataannya PAD yang dihasilkan perpakiran sangat jauh panggang dari api. Ini yang mau kita bereskan bersama teman-teman Komisi II,” tegasnya. Rachmad Wijaya pun juga mendorong pembayaran parkir secara cashless (tanpa uang tunai) agar tepat sasaran menghindari kebocoran. (*)
