“Solusinya, pelaksanaan SPM ini tidak menggunakan Dana Desa. Gunakan APBD atau CSR perusahaan perkebunan yang ada di Agam. Jika Bupati yang meminta sokongan CSR, tidak mungkin ditolak. Kemudian, bikin pilot project atau demplot-nya. Jika hasilnya bagus, tahun depan baru kita hajar habis-habisan se-Kabupaten Agam. Saya siap menyalurkan dana pokir jika ini sukses. Artinya jangan dulu dibawa ke 92 nagari. Jika 20 persen dana nagari dikalikan 92 nagari, miliaran juga itu cost-nya,” kata Nofrizon.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah (pemda) mengubah mindset, di mana penerapan teknologi pertanian sebagaimana yang telah dilakukan oleh Alahan Panjang, yang melakukan pemupukan menggunakan drone. Menurutnya, penerapan SPM justru mindset yang mundur bukan visioner ke depan.
“Coba perhatikan, jika SPM ini memang bagus, Dinas Pertanian Sumbar pasti menerapkannya, tapi kenyataannya tidak. Kabupaten/kota lainnya juga tidak. Solok yang dikenal dengan penghasil beras unggulan pun tidak menerapkan sistem SPM ini,” ujar Nofrizon.
Kekhawatiran Akan Risiko Hukum
Nofrizon juga mengaku khawatir akan risiko hukum yang dapat menimpa para wali nagari jika SPM dipaksakan tanpa dasar hukum yang jelas. Ia mencontohkan kasus korupsi berjamaah yang menyeret anggota dewan.
“Saya takut nanti apa yang dialami anggota DPRD yakni korupsi berjamaah itu terjadi di Agam, wali nagari ditemukan korupsi berjamaah. Saya tidak mau itu terjadi. Makanya, dari awal dicegah,” tutur Nofrizon.
Ia menyatakan bahwa dirinya siap berdialog langsung dengan Bupati, kelompok tani, dan wali nagari untuk membahas secara terbuka program ini. Jangan sarannya ini dijadikan bahan gorengan oleh buzzer pemerintah. “Saya siap diundang Bupati. Hadirkan kelompok tani, wali nagari, hajar atau bully saya dengan argumen. Bukan bully di media sosial,” katanya.
Di sisi lain, Nofrizon juga menyoroti bahwa program ini bukanlah program gratis seperti yang sebelumnya disampaikan. “SPM ini upahnya lebih mahal. Ini diserahkan ke kelompok tani, ini bukan gratis. Kelompok tani diberi makan segala macam, diupah bukan gratis,” katanya.
