Syafril juga menyoroti risiko jika program ini tidak dikawal dengan baik. Ia menegaskan bahwa meskipun niat program ini bagus, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
“Jika tidak ada dasar hukumnya, ketakutan ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan program ini. Meski niat bagus, tapi tidak selalu diterima baik oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya pengawasan. “Perlu juga pengawasan yang baik, jangan sampai minyak habih samba tak lamak. Ini kan masalah uang, jika tidak ada pengawasan yang baik, khawatir muncul kekhilafan pihak tertentu,” ujar legislator yang dikenal vokal ini.
Syafril juga mempertanyakan sejauh mana DPRD, khususnya melalui komisi-komisi yang berwenang, telah dilibatkan dalam pembahasan program ini. Ia menekankan pentingnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.
“Terakhir, apakah ini sudah dikomunikasikan dengan DPRD sebagai wakil rakyat sesuai komisi masing-masing, baik di Komisi I ataupun Komisi II yang membawahi pertanian? Agar hal ini berjalan lancar,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, pemda bukan hanya eksekutif, tetapi juga melibatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. “Pemerintahan daerah kan terdiri dari pemda dan DPRD,” ujarnya.
