NASIONAL

Sinergi Dunia Usaha dalam Mitigasi Bencana: Refleksi Gempabumi Lombok 2018

2
×

Sinergi Dunia Usaha dalam Mitigasi Bencana: Refleksi Gempabumi Lombok 2018

Sebarkan artikel ini
Talkshow Peran Lembaga Usaha dalam Pembelajaran Gempa Lombok pada rangkaian kegiatan HKB 2025, di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Minggu (27/4). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai jaringan lembaga usaha yang aktif dalam penanggulangan bencana di Indonesia. IST

MATARAM, HARIANHALUAN.ID – Kejadian gempabumi yang mengguncang Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada 5 Agustus 2018 silam menyebabkan dampak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Kerusakan masif ini tentunya mempengaruhi aspek penghidupan masyarakat, khususnya mata pencaharian dan perekonomian masyarakat.

Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo menegaskan bahwa fokus utama yang harus diprioritaskan saat ini adalah mengelola kapasitas dan ketahanan yang dimiliki oleh seluruh aspek masyarakat. Peran seluruh pentaheliks menjadi penting dalam karena bencana penanggulangan bencana adalah urusan bersama.

Baca Juga  Puluhan Toko Blok Barat Pasar Payakumbuh Ludes Terbakar

Pada Talkshow Peran Lembaga Usaha dalam Pembelajaran Gempa Lombok, Pangarso menekankan bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam pendampingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan beragamnya program Corporate Social Responsibility yang sudah mulai menjangkau fase pra-bencana.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyatakan bahwa besarnya dukungan dunia usaha untuk penanggulangan bencana harus diringi dengan perencanaan dan inventaris sehingga distribusi bantuan atau dukungan yang diberikan dapat diterima masyarakat secara tepat guna.

Baca Juga  Erupsi Eksplosif Gunung Lewotobi Laki-laki: Kolom Abu Capai 18.000 Meter, Warga Diminta Waspada

“Kita mulai harus menginvetaris kekuatan kita, mulai dari sumber daya manusia, logistik dan peralatan serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan tepat,” ujar Prasinta di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Minggu (27/4).

“Hal ini harus dimulai dengan perencanaan yang baik, karena mitigasi dan kesiapsiagaan ini merupakan investasi yang lebih terjangkau dibandingkan dengan apa yang harus kita berikan ketika terjadi bencana,” tambahnya.