PADANG, HARIANHALUAN.ID – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera berkomitmen dalam menjaga inflasi di Wilayah Sumatera.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi TPIP–TPID yang dirangkaikan dengan peluncuran simbolis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Sumatera tahun 2025 pada 24 April 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Adapun tema yang diambil adalah Sinergi dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi Pangan Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera.
Rakor TPIP-TPID se-Sumatera tahun 2025 dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan Gizi Nasiona (BGN)l, Badan Urusan Logistik (Bulog), perwakilan Bank Indonesia serta TPID di wilayah Sumatera.
Penguatan program GNPIP wilayah Sumatera tahun 2025 menjadi komitmen bersama dalam memperkuat upaya stabilisasi harga pangan serta pengendalian inflasi berlandaskan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Kesediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), yang akan mendukung swasembada pangan dan pertumbuhan inklusif di Sumatera.
Upaya penguatan program GNPIP 2025 difokuskan pada 5 (lima) hal yaitu, 1) penguatan produktivitas pertanian secara end-to-end, 2) penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk kelancaran distribusi pangan, 3) optimalisasi KAD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), 4) dukungan fiskal baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan, serta 5) digitalisasi pembayaran pada kegiatan operasi pasar.
Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan pentingnya koordinasi di tingkat TPID dalam rangka merespon ketidakpastian global khususnya pascapenetapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Berbagai upaya didorong untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat dengan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 2,5% ± 1% (yoy). Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya identifikasi potensi dampak di sisi pasokan akibat kebijakan tarif, sehingga antisipasi dapat dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Secara khusus, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam pengendalian inflasi serta berupaya dengan optimal untuk menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan terus menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Utara.
