PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN menggelar sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2025 di Hall IKK Parit Malintang, Selasa (29/4/2024).
Sosialisasi itu dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis dan dihadiri puluhan pemangku kepentingan, ninik mamak se-Kabupaten Padang Pariaman.
Hadir juga saat pembukaan Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Reformasi Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Pengaturan Tanah Komunal Kementerian ATR/BPN, Iskandar Syah, beserta jajaran, Dandim 0308, Letkol Czi Nur Rahmat Khaeroni, Kepala Kantor Pertanahan Padang Pariaman, Ahmad Yahdi, Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Padang Pariaman.
Staf Ahli Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia menyampaikan bahwa pengorganisasian dan sertifikasi tanah ulayat merupakan bentuk nyata kehadiran negara serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia mengakui bahwa capaian pensertifikatan tanah ulayat di Sumatera Barat masih tergolong rendah dan wilayah ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya sosialisasi ke depan. “Sosialisasi ini harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan begitu, tanah ulayat bisa tetap lestari,” ucap Rezka.
Ia mengajak seluruh peserta forum untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai ruang diskusi terbuka, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pengorganisasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Sementara itu, Bupati John Kenedy Azis dalam sambutannya, menegaskan pentingnya menjaga keberadaan tanah ulayat khususnya di Sumatera Barat, agar tidak hilang seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di luar provinsi tersebut.
Ia menekankan bahwa pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat tidak akan menghilangkan hak kepemilikan masyarakat adat, justru memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut. “Saya dorong seluruh ninik mamak untuk mengadministrasikan dan mendaftarkan tanah ulayat, agar tidak mudah dijual atau dipindahtangankan secara semena-mena,” ucapnya.
