PADANG, HARIANHALUAN.ID—Sebanyak 53 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia siap dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang. Di Sumatera Barat (Sumbar) sendiri, tercatat ada delapan daerah yang telah mengajukan usulan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Yozarwardi Usama Putra mengatakan, kedelapan daerah yang telah mengajukan usulan program Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut antara lain, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah. Hal ini telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Bahkan sudah ada delapan daerah yang mengajukan usulan ,” katanya kepada Haluan, Senin (14/4).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan berkualitas. Hal itu juga sebagai bentuk dukungan Indonesia Emas 2045.
Untuk dana pembangunan Sekolah Rakyat, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Masing-masing daerah yang mengusulkan hanya diminta untuk menyediakan lahan minimal seluas 5-10 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kalau untuk di Sumbar, saya belum dapat informasi apakah ada yang masuk dalam 53 lokasi yang akan beroperasi tahun ini. Tapi terakhir, informasinya ada satu lokasi yang sudah di-ACC dan dapat ‘lampu hijau’ dari pihak kementerian, yaitu Balai Diklat Sosial di Kota Padang. Namun, apakah masuk untuk tahap pertama atau tidak, nanti kami update lagi,” katanya.
Kendati demikian, Yozarwardi sangat berharap seluruh usulan dari Sumbar dapat diterima oleh pemerintah pusat. Bagaimanapun, dengan semakin banyak Sekolah Rakyat di Sumbar, maka akan semakin besar dampaknya untuk upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat itu kan dibangun untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin, yang memang tidak memiliki biaya untuk bersekolah. Nah, apalagi untuk operasionalnya ditanggung sepenuhnya oleh pusat, jadi tidak membebani APBD. Oleh karena itu, kami dari Pemprov Sumbar sangat mendukung program ini,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Solok, Medison, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, sebagai salah satu daerah yang mengajukan usulan, telah menyiapkan lahan seluas 3 hektare di eks Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuak Selasih sebagai lokasi utama pembangunan Sekolah Rakyat.
Meski demikian, sejumlah perbaikan infrastruktur masih diperlukan, terutama pada fasilitas asrama, ruang kelas, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemkab telah mengajukan anggaran rehabilitasi sebesar Rp6 miliar, yang diharapkan dapat diakomodasi melalui APBN.
Sementara itu, Bupati Solok, Jon Firman Pandu mengucapkan terima kasih kepada Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy yang membukan jalan untuk Kabupaten Solok.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy yang telah membuka jalan komunikasi ini. Sekolah Rakyat adalah peluang emas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok,” ujar Bupati Jon Firman Pandu, Senin (14/4).
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan provinsi hingga pemerintah daerah (pemda), Kabupaten Solok siap membuktikan diri sebagai pelopor pendidikan inklusif dan lokomotif kemajuan SDM di Sumbar.
Wakil Bupati Solok, Candra sebelumnya telah turun langsung ke lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, tepatnya di Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak, Sabtu (12/4).
Ikut mendampingi Wabup Candra dalam peninjauan itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Muliadi Marcos; Kepala DPRKPP Kabupaten Solok, Retni Humaira; Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Teta Midra; Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Solok Nafri; dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Diketahui, lahan seluas 6 hektare yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut adalah pusat pembibitan yang saat ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Kabupaten Solok.
Candra menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen Pemkab Solok dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.
Ia menyatakan Pemkab Solok ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Solok berupa pendidikan, tanpa terkecuali masyarakat miskin ekstrem, bisa terpenuhi dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Solok, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekolah rakyat ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Saat berada di Aripan, Candra juga mempertanyakan pasokan air untuk 1.000 siswa nantinya, jika lahan tersebut dijadikan untuk Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, pihak PDAM Kabupaten Solok menyatakan air bersih selain mengandalkan air tanah berupa sumur bor juga akan dilakukan upaya mengalirkan dari sumber lainnya.
Selain itu, Candra juga meminta untuk dilakukan juga pelebaran jalan ke lokasi tersebut. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan Kepala Dinas Sosial, Muliadi Marcos dan Kepala DPRKPP Kabupaten Solok, Retni Humaira untuk bekerja sebaik mungkin dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
“Jika ada kendala segera lapor kepada pimpinan, kepada Pak Bupati atau kepada saya. Kita harus bekerja ekstra keras dan ekstra cepat,” kata Candra.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, terdapat 53 lokasi sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang. Sebanyak 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
“Sebanyak 53 sekolah rakyat ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang mau kami optimalkan,” ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (14/4).
Ia mengungkapkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, namun tetap membutuhkan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi. (*)
