PADANG, HARIANHALUAN.ID – Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Padang menggelar Developer Gathering tahun 2025 pada Senin (5/5) di Hotel Mercure, Kota Padang.
Acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara pihak BTN dengan para pengembang perumahan se-Sumatera Barat, sekaligus mengapresiasi kinerja mereka dalam merealisasikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Acara tersebut dihadiri oleh para ketua asosiasi pengembang perumahan seperti Ketua REI, Apersi, Apernas, dan Himperra, serta puluhan pengusaha pengembang yang telah menjalin kerja sama dengan BTN dalam menyalurkan KPR subsidi maupun non-subsidi.
Ketua Apernas DPW Sumatera Barat, Yerno Arsel, menyampaikan salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah pemberian piagam penghargaan kepada para developer dengan capaian realisasi KPR terbanyak pada tahun 2024.
“Tiga anggota pengembang dari asosiasi Apernas berhasil masuk dalam nominasi dan menerima penghargaan yakni PT Sumatra Insan Prima, PT Bintang Karya Wijaya, dan PT Dika Mas Jaya, yang dinilai sukses dalam menyalurkan KPR kategori Subsidi FLPP, Tapera, dan Non Subsidi,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (6/5).
Yerno Arsel mengapresiasi inisiatif BTN KC Padang dalam menyelenggarakan acara tersebut.
“Kita apresiasi pihak BTN KC Padang dalam acara ini dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah kita jalankan bersama dengan baik,” ujar Yerno Arsel.
Yerno juga menegaskan komitmen Apernas Sumbar untuk terus bersinergi dengan BTN, terutama dalam menyukseskan program nasional pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Kita siap tancap gas untuk menyukseskan program tiga juta rumah bagi MBR,” ujarnya optimistis.
Tak hanya fokus pada KPR, Yerno juga menegaskan kesiapan Apernas untuk mendukung produk pembiayaan BTN lainnya, seperti Kredit Pemilikan Lahan (KPL), Kredit Yasa Griya (KYG), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Yerno turut memberikan beberapa masukan kepada BTN terkait sistem layanan yang masih perlu perbaikan. Ia menyoroti adanya penolakan saat penginputan manual oleh petugas KPR dan isu seputar reject storing.
“Akhir-akhir ini ada sistem BTN yang meresahkan bagi pihak developer, seperti masalah reject storing, penolakan sistem saat penginputan manual dari petugas KPR,” jelasnya.
Yerno juga mengusulkan agar BTN mengefisienkan sistem, khususnya terkait LPA dan Trigoli yang menurutnya memiliki fungsi yang tumpang tindih.
“Menurut saya ada kesamaan dalam memastikan rumah yang mau diakadkan benar-benar sudah siap. Karena saat ini, rumah subsidi yang akan akad harus dipastikan 100% sudah siap huni,” jelas Yerno.
Lebih lanjut ia memaparkan alur kerja sistem Trigoli, yang mengharuskan penginputan data secara berlapis di berbagai aplikasi seperti Sikumbang, Sikasep, dan Siaki QC. Hal ini, menurutnya, menyulitkan developer, terutama jika masih harus ditambah proses LPA (Laporan Pemeriksaan Aset).
“Untuk apalagi LPA diadakan? LPA ini tidak bisa dilakukan kapan saja, karena mempertimbangkan waktu dan jarak. Kita harus menunggu jadwal petugas turun ke lapangan. Ini menjadi salah satu penghambat target penjualan,” ujarnya menegaskan.
Sebagai solusi, Yerno mengajak BTN dan seluruh asosiasi pengembang perumahan untuk duduk bersama membahas sistem yang lebih efisien.
“Untuk mencapai kesuksesan bersama dalam target pembangunan tiga juta rumah bagi MBR, perlu ada gagasan untuk mengefisienkan sistem maupun anggaran,” pungkasnya. (*)
