“Itu sudah berteya-teya namanya itu. Masak, Rp10 miliar habis dikuras untuk Bimtek. Rakyat harus tahu, kalau Bimtek nan akronimnya bimbingan teknis itu, dalam konteks ini, dalam biaya sebanyak itu, saya rasa belum perlu. Perlu dipertanyakan, masa dari Rp36 M APBD Sumbar yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata Sumbar, sebanyak Rp10 M nya untuk Bimtek. Saya kira, para aktivisaktivis anti korupsi perlu mengawasi penggunaan dana yang sebanyak ini!”
HARIANHALUAN.ID – Demikian Roni Candra, pemerhati pariwisata dan politik menyikapi anggaran Dinas Pariwisata Sumbar, kepada Haluan, Senin (13/6/2022).
“Gadang bana untuk Bimtek tu kawan…!” Roni Chandra beretorika dalam “ketertawaan tersembunyi”. Baiklah. Anggaran untuk Dinas Pariwisata sebanyak Rp36 M. Sebanyak Rp5 M dialokasikan untuk promosi. Sekitar Rp10 M untuk pengembangan destinasi wisata.
Wow.. Rp10 M-nya untuk bimbingan teknis. Di sini ‘teknis’ perkara pendapat publik mencuat di ruang pertanyaan massa !
“Apa arti lain dari bimbingan teknis? Artinya, dalam bahasa logika, untuk sebuah hal ihwal yang berbau teknis, ternyata kita masih perlu bimbingan. Orang yang butuh bimbingan teknis, pastilah orang-orang yang kurang berinovasi, kurang berpikir dan kurang berkreasi. Saya tidak yakin, orang awak ini perlu bimbingan teknis berbiaya Rp10 M segala. Atau apakah ini sebuah simbol bahwa kita sudah kehilangan kecerdasan dan keterampilan, sehingga untuk sesuatu yang bersifat teknis masih perlu dibimbing. Padahal, soal bimbingan itu sudah ada petunjuknya. Setiap kebijaksanaan, pasti sudah ada standar operasional prosedurnya. Ada SOP. Ada petunjuk teknis yang termaktub dalam peraturan-peraturan. Saya bertanya, maaf, ba-a kok sampai Rp10 M tu bana untuk bimtek, Yuang?” kata Roni Candra yang seakan-akan menyembunyikan kata-kata “ingin ketawa takut dosa”….
Baca Selengkapnya di Harian Umum Haluan Edisi Selasa 14 Juni 2022 atau Koran Digital Haluan di MYEDISI Klik: www.harianhaluan.id
