PADANG, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melakukan transformasi ekonomi di desa. Sementara itu, Pemprov Sumbar menekankan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 akan menjadi dasar pertimbangan program nagari, agar diperoleh hasil yang maksimal.
Saat memberikan sambutan dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUMDes dan Rakornas BUMDes 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/12), Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pada masa pandemi, ekonomi pedesaan menjadi salah satu penyelamat saat perekonomian di perkotaan terganggu.
“Semuanya harus berani mengubah, transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. BUMDes, BUMDes Bersama, juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor,” kata Jokowi.
Presiden juga mengajak masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. Ia menegaskan agar BUMDes dan BUMDes Bersama dapat memacu pertumbuhan usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.
“Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada, berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan masyarakat, bagaimana men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada tapi dibutuhkan,” ujarnya lagi.
Di samping itu, Presiden meminta agar BUMDes dapat mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga meminta agar perusahaan swasta maupun BUMN dapat melibatkan BUMDes dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
“Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja, libatkan. Nanti akan saya sampaikan secara tegas melibatkan BUMDes, BUMDes Bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp400,1 triliun sejak tahun 2015 hingga saat ini. Ia mengingatkan agar penyaluran tersebut dapat dikelola dengan bijak dan tepat sasaran.
“Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali, sekali lagi Rp400,1 triliun itu duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan,” katanya tegas.
Berbasis Potensi Nagari
Sementara itu di tempat terpisah, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan, bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 harus menjadi dasar dan pertimbangan dalam pembuatan program dan kegiatan di tingkat nagari, agar hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal.
“IDM ini ada beberapa aspek di antaranya aspek alamiah, kultural, budaya dan struktural. Untuk membangun Nagari potensi itulah yang harus di dorong, dikembangkan dan ditingkatkan,” kata Mahyeldi saat membuka Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 di Padang, Senin (20/12).
Mahyeldi menilai, dibutuhkan kelembagaan yang didirikan di nagari atau desa, untuk mengkapitalisasi potensi yang ada dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, perantau, dan nagari itu sendiri, untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin demi pembangunan nagari. Selain itu, juga perlu diperhatikan SDGs Desa yang terdiri dari 18 indikator.
Menurut Mahyeldi, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten/kota dan provinsi juga bisa digerakkan sesuai dengan karakter nagari atau desa yang ada. “Kita di Sumbar 81 persen nagari berada di kawasan hutan, maka Dinas Kehutanan bisa berkontribusi. Demikian juga Dinas Pertanian, UMKM dan Koperasi, Peternakan, Perikanan,” ujarnya lagi.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbar, Amasrul mengatakan bahwa Sosialisasi Data IDM 2021 bertujuan agar terpublikasikannya kepada OPD dan pihak terkait tentang klasifikasi desa atau nagari di Sumbar 2021 berdasarkan IDM.
“Sehingga menjadi terpublikasikan indikator yang mengakibatkan ketertinggalan desa atau nagari sesuai IDM kepada OPD dan pihak terkait. Sehingga diharapkan terwujud komitmen bersama OPD dan kabupaten/kota untuk mendayakgunakan data IDM sebagai basis data merencakan program di desa dan nagari, sehingga tidak ada lagi nagari tertinggal dan nagari sangat tertinggal,” katanya. (h/isq)
