PARIAMAN, HARIANHALUAN. ID- Wali Kota Pariaman, Mulyadi mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2025 pada beberapa waktu lalu di Surabaya. Acara yang dihadiri oleh wali kota dari seluruh Indonesia ini dinilai bermanfaat untuk membangun jejaring antar daerah.
Begitu penuturan Yota, ia menyambut baik pelaksanaan Munas VII Apeksi karena kegiatan tersebut menurutnya berguna untuk memperluas jejaring antar daerah, memperkuat kolaborasi, dan bertukar inovasi kebijakan.
“Kegiatan ini sangat penting, kami dapat belajar dari pengalaman kota-kota lain dan membawa inspirasi untuk pengembangan kebijakan di Kota Pariaman, demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini sejalan dengan pesan Wamendagri bahwa esensi kepemimpinan adalah pengabdian,” ujarnya.
Selain agenda musyawarah, Munas VII Apeksi 2025 juga dimeriahkan dengan forum diskusi tematik, pameran produk unggulan daerah, serta pawai budaya yang menampilkan kekayaan seni dan tradisi dari berbagai kota di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, secara resmi membuka Munas VII Apeksi tahun 2025 tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa menjadi wali kota bukanlah tentang ketenaran, popularitas, atau kekuasaan, melainkan tentang pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 8 triliun. “Ada sepuluh kota dengan kapasitas fiskal yang kuat, yaitu Surabaya, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Denpasar, Tangerang, Bogor, Bandung, Batam, dan Medan,” ungkap Bima.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa mimpi Indonesia menuju 2045 adalah agar seluruh kota, termasuk 98 kota anggota APEKSI, memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun. Untuk itu, efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci.
“Efisiensi bukan hanya tentang pemangkasan, tapi merupakan investasi jangka panjang. Ini menyangkut membangun kultur baru, pendekatan baru, dan cara kerja yang lebih efektif. Contohnya, efisiensi anggaran perjalanan dinas telah menurun dari Rp 44 triliun menjadi Rp 34 triliun, serta pengurangan anggaran acara seremonial sebesar Rp 4 triliun,” jelasnya.
Bima juga menyoroti pentingnya mendorong peningkatan pendapatan dan belanja daerah, agar uang beredar di daerah bisa meningkat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ia turut menyampaikan apresiasi Presiden terhadap keberhasilan pengendalian inflasi nasional, yang saat ini menjadi salah satu yang terendah di dunia.
“Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar memperkuat hubungan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Bangun stabilitas politik atas dasar kekeluargaan dan sinergi,” tuturnya. (*)
