PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – BPJS Kesehatan Cabang Padang menggandeng Komisi IX DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Camat 2×11 Kayu Tanam, Jumat (16/5).
Kegiatan ini sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai Program JKN untuk meningkatkan literasi publik tentang manfaat, hak, serta mekanisme layanan JKN yang merupakan program prioritas nasional di bidang kesehatan.
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Kepala Bidang Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sari Rusfa; Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama; serta Bupati Padang Pariaman, Jhon Kenedy Azis.
Bupati Jhon Kenedy Azis menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang dibangun dalam menyosialisasikan program JKN ke masyarakat akar rumput. Menurutnya, ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok, memahami dan menggunakan haknya atas layanan kesehatan.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh program JKN agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Bupati Jhon Kenedy Azis.
Sementara itu, Sari Rusfa menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam memahami dan memanfaatkan layanan JKN. “Kami terus berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan. Masyarakat diharapkan tidak ragu memanfaatkan fasilitas yang tersedia,” jelasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan JKN agar tetap efektif dan inklusif. “JKN adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesehatan rakyat. Kami ingin program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa jaminan kesehatan sangatlah penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dari semua golongan, maka penyebaran informasi tentang akses JKN oleh BPJS diperlukan oleh masyarakat.
“Pemerintah hadir dalam melakukan kewajibanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, maka kepesertaan masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan sangat diperlukan, baik yang mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah,” ujarnya.
Kegiatan ini disambut antusias oleh warga dan perangkat daerah. Dengan hadirnya para pemangku kebijakan secara langsung, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap program JKN semakin meningkat. (*)
