JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mulyadi, menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah besar di berbagai wilayah di Tanah Air. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu kemarin Mulyadi menegaskan bahwa penanganan sampah harus menjadi prioritas nasional yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas persoalan sampah, namun masih diperlukan penguatan, terutama dari sisi pendanaan.
“Salah satu upaya yang sudah berjalan adalah program PP3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Ini merupakan kebijakan yang baik dan tepat sasaran. Namun, tantangan utamanya kini adalah pada alokasi anggaran yang masih terbatas. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk memastikan program ini dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak daerah,” ujarnya.
Mulyadi juga menekankan pentingnya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa edukasi mengenai sampah harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan sosialisasi yang berkelanjutan.
“Pengelolaan sampah tidak cukup hanya dari sisi kebijakan dan infrastruktur. Yang juga tidak kalah penting adalah membentuk karakter dan kesadaran masyarakat. Pendidikan sejak dini di sekolah-sekolah harus mengintegrasikan kurikulum tentang lingkungan dan pengelolaan sampah secara praktis dan aplikatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyadi menyampaikan perlunya penerapan teknologi modern dalam proses pengelolaan sampah, serta penguatan infrastruktur dari hulu ke hilir. Ia mengingatkan bahwa banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di sejumlah daerah telah mengalami kelebihan kapasitas, yang jika tidak ditangani segera, dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan.
“Banyak TPA kita sudah dalam kondisi darurat. Jika ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada lingkungan tapi juga bisa memicu masalah kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Mulyadi menyampaikan dukungan penuh Komisi XII terhadap kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penanganan sampah secara nasional. Sebagaimana diketahui, Presiden telah menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional. Satgas ini akan berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Langkah Presiden membentuk satuan tugas percepatan penanganan sampah adalah bukti bahwa persoalan ini sudah menjadi perhatian serius di level tertinggi pemerintahan. Komisi XII siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap program-program tersebut,” pungkas Mulyadi.
Dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat sampah, diharapkan kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan seluruh lapisan masyarakat mampu menciptakan solusi berkelanjutan dan menyeluruh untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. (*)
