JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melalui UKK Kardiologi menyampaikan keprihatinan sekaligus seruan mendesak terkait kondisi layanan Penyakit Jantung Bawaan (PJB) di Indonesia. Penyakit Jantung Bawaan saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang dihadapi anak-anak di Indonesia.
Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K), menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dalam mengatasi ketimpangan akses dan kualitas penanganan penyakit jantung bawaan (PJB). “IDAI adalah mitra strategis pemerintah. Kami tidak hanya menaungi para dokter spesialis anak, tetapi juga terus mengembangkan keilmuan dan kemampuan mereka. Puluhan ribu kegiatan bakti sosial berupa pelatihan skrining PJB telah dilakukan oleh dokter spesialis anak subspesialis kardiologi IDAI untuk dokter spesialis anak, dokter umum, dan tenaga kesehatan di berbagai daerah, agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan jantung yang berkualitas.”
IDAI mencatat saat ini hanya terdapat 105 dokter subspesialis jantung anak aktif (terdiri dari 70 spesialis anak subspesialis jantung (SPA, Subs Kardio(K) dan 35 dokter spesialis jantung pediatrik (SPJP(K)) yang tersebar di 18 provinsi, dengan distribusi tidak merata.
Berdasarkan data terbaru IDAI tahun 2024, sekitar 50 ribu bayi lahir dengan PJB setiap tahunnya, dengan 12 ribu kasus diantaranya tergolong kritis. Namun, kapasitas layanan intervensi (bedah dan non-bedah) saat ini hanya mampu menangani sekitar 7.500 kasus per tahun dengan rincian SI (Surgical Intervention) sebanyak 3140 kasus dan NSI (Non-Surgical Intervention) sebanyak 4363 kasus. Data ini merupakan total dari 18 provinsi dimana dilaporkan oleh para dokter spesialis anak dan spesjalis jantung anak berada. IDAI mencatat sellisih data ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang signifikan dalam penanganan PJB.
Selain itu, IDAI juga mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi layanan: Sejumlah provinsi belum memiliki fasilitas bedah jantung anak, sementara beban kasus terus meningkat. Selain itu juga ada krisis SDM dimana hanya ada 105 dokter spesialis jantung anak di Indonesia, dengan penambahan 4–6 orang/tahun, jauh di bawah kebutuhan. Berdasarkan data IDAI, saat ini terdapat 105 konsulen aktif dan 28 calon konsulen yang sedang masih dalam masa studi. Oleh karena itu, IDAI menyarankan program pengampuan PJB, Penyediaan fellowship pendidikan di dalam negeri dan luar negeri, serta program Dokter Terbang (Flying Doctor) untuk melakukan intervensi bedah jantung di RS Utama dimana terdapat calon kosulen yang sedang studi. Selain itu juga ada keterbatasan fasilitas penunjang seperti PCICU, cath-lab, dan obat esensial seperti prostaglandin IV.
Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Kardiologi, Dr. Rizky Ardiansyah, M.Ked, SpA, Subs Kardio(K) mengungkapkan bahwa IDAI melalui UKK Kardiologi telah melakukan upaya nyata dengan memberikan Pelatihan tenaga kesehatan melalui program INPOST (skrining PJB untuk FKTP) dan PNET (pelatihan ekokardiografi dasar), menerapkan sistem Flying Doctor dan Proctorship yakni pendampingan dokter spesialis anak subspesialis kardiologi ke RS daerah dan mendistribusikan keahlian agar para dokter spesialis anak mampu mandiri mendeteksi dan menangani PJB. Semua upaya nyata tersebut merupakan bentuk nyata komitmen IDAI dalam mendukung Asta Cita pemerintahan baru dalam penguatan SDM dan sistem kesehatan.
Meski demikian tantangan seperti keterbatasan SDM, distribusi dokter yang tidak merata, dan infrastruktur masih menjadi penghambat peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan jantung anak melalui kolaborasi dengan pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Setiap anak berhak mendapatkan penanganan terbaik untuk masa depan yang sehat. Kami juga berharap dukungan masyarakat untuk aktif melakukan deteksi dini PJB dengan memanfaatkan layanan skrining di Puskesmas dan RS terdekat,” kata Dr Rizky Ardiansyah, M.Ked, SpA, SubsKardio(K).
“IDAI mengajak semua pihak—pemerintah, RS, organisasi profesi, dan masyarakat—bersatu membangun sistem layanan jantung anak yang merata dan berkualitas. Setiap anak berhak atas hidup sehat,” tutup DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, SubsKardio(K). (*)
