HARIANHALUAN.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat memaparkan sektor jasa keuangan di Sumatera Barat tumbuh meskipun ditengah kondisi ekonomi dengan ketidakpastian tinggi.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra menjelaskan bahwa pada kuartal I 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar tumbuh sebesar 4,66 persen secara tahunan (year-on-year), menjadi indikator penting kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian daerah.
“Pertumbuhan perbankan menandakan ekonomi negara kita masih menggeliat,” paparnya.
Ia menambahkan kinerja sektor keuangan di Sumbar tetap solid, khususnya sektor perbankan yang mencatat pertumbuhan aset sebesar 3,85 persen menjadi Rp83,59 triliun dan penyaluran kredit naik 3,90 persen menjadi Rp73,31 triliun.
Dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,21 persen, sementara rasio kredit macet (NPL) masih terjaga di angka 2,51 persen.
“NPL masih dibawah rasio yang ditetapkan OJK sebelumnya yaitu 5 persen. Bahkan relatif lebih baik dari sebelumnya,” paparnya.
Hal ini juga mengindikasikan tingkat inklusi keuangan masyarakat semakin membaik.
Perbankan syariah turut menunjukkan performa yang kuat, dengan pertumbuhan aset mencapai 25,74 persen, pembiayaan meningkat 25,41 persen, dan DPK tumbuh 12,37 persen. Kualitas pembiayaan juga membaik dengan rasio NPF turun ke 1,49 persen.
Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah menyalurkan lebih dari 70 persen kredit untuk sektor UMKM.
Di sisi lain, sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 4,58 persen menjadi Rp5,61 triliun, dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga.
“Hal ini mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat masih baik,” ungkapnya.
Roni membenarkan persaingan industri jasa keuangan makin ketat.
Kompetitor Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti koperasi semakin banyak, sementara infrastruktur mereka terbatas. Banyak perbankan yang sudah memebri layanan kredit mikro, termasuk lembaga keuangan lain.
Ia juga mengimbau para LKM untuk memiliki keunggulan/daya saing agar tetap bisa bertahan.
Menurut Roni semakin masyarakat memiliki pemahaman terhadap produk lembaga keuangan, tentu tidak mudah tertipu investasi ilegal. Diharapkan masyarakat semakin cerdas memanfaatkan lembaga keuangan yang ada.
Dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan literasi keuangan, OJK Sumbar telah melaksanakan 37 kegiatan edukasi hingga Maret 2025. Selain itu, melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), OJK telah menangani 889 layanan, termasuk pengaduan, permintaan informasi, dan pertanyaan seputar pinjaman online serta investasi ilegal.
“Dari 889 pengaduan itu. 638 diantaranya bertanya. Artinya masyarakat sadar sebelum mengambil keputusan menggunakan lembaga jasa keuangan, mereka bertanya dulu. Kami terus mendorong masyarakat untuk semakin bijak dan cermat dalam menggunakan layanan keuangan. Perlindungan konsumen adalah bagian penting dari penguatan ekosistem keuangan yang berkelanjutan,” tutur Roni Nazra.
Dengan pencapaian ini, OJK optimistis sektor jasa keuangan di Sumatera Barat akan tetap stabil dan berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah pada semester II 2025 dan seterusnya. (h/yes)
