JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Pejabat Pemerintah Indonesia dan Australia bertemu di Jakarta minggu ini untuk memperkuat kerja sama di sektor kebijakan dan regulasi keuangan terkait iklim.
Program Pendalaman Keuangan Berkelanjutan Australia-Indonesia yang kedua ini mempertemukan lembaga-lembaga utama termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Treasury Australia, Prudential Regulation Authority (APRA), Securities and Investments Commission (ASIC), dan Bank Sentral Australia.
Selama lokakarya, para peserta berbagi kemajuan agenda keuangan berkelanjutan masing-masing negara, termasuk pengembangan taksonomi keuangan berkelanjutan, sebuah alat untuk mendorong investasi di berbagai sektor guna membantu mencapai tujuan emisi nol bersih.
Mereka juga membahas pendekatan terhadap pelaporan keuangan terkait iklim, penilaian kerentanan iklim di sektor perbankan dan asuransi, pencegahan greenwashing, dan peluang untuk keterlibatan dan kolaborasi internasional.
“Program Pendalaman Keuangan Berkelanjutan ini menghadirkan peluang penting untuk memperkuat hubungan Australia dengan Indonesia dan meningkatkan kolaborasi keuangan berkelanjutan, khususnya terkait kebijakan dan regulasi keuangan terkait iklim,” kata Suzanne Smith, Kepala delegasi dan Anggota Dewan Eksekutif di APRA.
Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan bersama minggu lalu oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang menyambut baik ‘peluang ekonomi dari transisi menuju emisi nol bersih global, termasuk untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan energi’.
Program Pendalaman Keuangan Berkelanjutan Australia-Indonesia didukung oleh KINETIK, Kemitraan Australia-Indonesia senilai A$200 juta untuk Iklim, Energi Terbarukan, dan Infrastruktur, yang mendukung transisi energi yang berkeadilan dan pertumbuhan ekonomi hijau di seluruh nusantara. (*)
