LAREH NAN PANJANG, HARIANHALUAN.ID — Wali Nagari Lareh Nan Panjang resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Non Litigation Peacemeker Association (NLPA) Indonesia periode 2025–2030.
Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar secara virtual dan dihadiri oleh seluruh pengurus NLPA bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.
Pelantikan ini bersamaan dengan pemilihan Ketua Umum NLPA Indonesia dan diikuti seluruh anggota yang terdiri dari kepala desa alumni Paralegal Justice Award (PJA) dari seluruh Indonesia. Hingga saat ini, NLPA Indonesia telah melahirkan lebih dari 600 alumni PJA di bawah binaan BPHN RI.
Muskinta sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan di NLPA dan dikenal aktif dalam pengembangan kapasitas hukum di tingkat desa. Sebagai sekjen terpilih, ia menyampaikan komitmennya untuk fokus pada dua program prioritas, yakni penguatan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dan pengembangan program Sasana Jagad.
“Dengan pembinaan dari BPHN Kementerian Hukum, sebagai alumni kita punya amanat yang harus dijalankan sesuai bekal yang sudah diberikan sejak PJA 2023,” kata Muskinta.
Menurutnya, dua program unggulan tersebut mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat desa seperti program Sasana Jagad diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata dan investasi lokal.
“Itu sudah mencakup semuanya. Ke depan, kita akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga agar potensi di nagari dan desa bisa berkembang maksimal,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, katanya, NLPA sedang memproses status kelembagaan untuk menjadi organisasi berbadan hukum, dengan pengajuan yang kini berada di BPHN RI. Hal ini diharapkan akan memperkuat legalitas dan daya jangkau program-program NLPA secara nasional.
