HARIANHALUAN.ID – Di era digital saat ini, media informasi memiliki peran strategis yang sangat penting sebagai sarana edukasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat luas. Media berfungsi tidak hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai wahana dialog dan kontrol sosial yang dapat membantu memperkuat demokrasi serta mendukung proses pembangunan daerah. Namun, kemudahan akses informasi yang diiringi dengan pesatnya perkembangan teknologi justru menghadirkan tantangan serius bagi media dan masyarakat.
Fenomena penyebaran aspirasi, kritik dan masukan publik melalui media sosial dan platform daring sering kali terjadi tanpa landasan fakta yang kuat dan tanpa memperhatikan prinsip etika, serta rasa tanggung jawab sosial. Dalam banyak kasus, narasi yang berkembang bersifat sepihak, bahkan cenderung menjadi kritik membabi buta yang mengabaikan fakta dan konteks sebenarnya.
Media sosial menjadi ruang di mana opini subjektif disajikan seolah-olah kebenaran mutlak, tanpa adanya proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terjebak dalam informasi yang belum tentu akurat dan dapat memicu kesalahpahaman, polarisasi sosial, hingga konflik yang merugikan.
Salah satu contoh nyata adalah pemberitaan beberapa media daring yang sering menyajikan berita tanpa menyertakan klarifikasi dari pihak terkait atau berwenang. Misalnya, dalam laporan terkait proyek pembangunan infrastruktur di daerah tertentu, terdapat berita yang hanya menyoroti sisi negatif tanpa menampilkan data pendukung atau penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Hal ini menimbulkan kesan negatif yang tidak berimbang dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan. Ketidakseimbangan pemberitaan semacam ini sangat merugikan, karena proyek-proyek pembangunan tersebut membutuhkan dukungan penuh masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal.
Lebih jauh lagi, praktik jurnalistik yang mengabaikan kode etik seperti tidak melakukan pengecekan fakta secara mendalam atau menyajikan berita yang provokatif demi mengejar klik atau popularitas, tidak hanya mengikis kredibilitas media itu sendiri, tetapi juga berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap media secara keseluruhan.
Media yang kehilangan integritas akan mengalami penurunan reputasi di mata publik, yang pada akhirnya mengurangi perannya sebagai pilar demokrasi dan pengawal pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, media yang tidak objektif dan tidak berimbang dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, memperumit komunikasi publik, dan menghambat terciptanya sinergi yang diperlukan untuk kemajuan daerah.
Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya kepercayaan pemerintah terhadap media sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Jika media sering kali menyajikan informasi yang tidak akurat atau cenderung destruktif, pemerintah akan lebih berhati-hati, bahkan bisa saja menutup akses atau membatasi informasi kepada media tersebut. Kondisi ini berisiko menciptakan jarak antara pemerintah dan media, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan informasi yang transparan dan dapat dipercaya.
