JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendidikan dasar di swasta tidak dipungut biaya.
Pratikno menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan keputusan itu dapat segera diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat.
“Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5).
Menurutnya putusan MK itu juga dapat memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tidak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Ia mengatakan saat ini pemerintah tengah menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan. Pratikno menyebut pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan segera menyiapkan strategi implementasi putusan itu.
“Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” tuturnya.
Pratikno menjelaskan persiapan itu mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah (ATS).
